No records
|
Yurisprudensi Perdata |
3277K/PDT/2000 |
2000 |
DENGAN TIDAK DIPENUHINYA JANJI UNTUK MENGAWINI, PERBUATAN TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM KARENA MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1992K/PDT/2000 |
2000 |
BILA EKSEPSI TIDAK DIPERTIMBANGKAN, PUTUSAN DINYATAKAN TIDAK SEMPURNA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD), SURAT KUASA YANG TIDAK MENYEBUTKAN SEMUA NAMA-NAMA TERGUGAT SECARA LENGKAP TIDAK MENYEBABKAN SURAT KUASA TIDAK SAH |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1354K/PDT/2000 |
2000 |
SUAMI ISTRI YANG TELAH TERPISAH TEMPAT TINGGAL SELAMA 4 TAHUN DAN TIDAK SALING MEMPERDULIKAN SUDAH MERUPAKAN FAKTA ADANYA PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN SEHINGGA TIDAK ADA HARAPAN UNTUK HIDUP RUKUN DALAM RUMAH TANGGA DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK MENGABULKAN GUGATAN PERCERAIAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
620K/PDT/1999 |
1999 |
BILA YANG DIGUGAT ADALAH BADAN ATAU PEJABAT TATA USAHA NEGARA DAN OBYEK GUGATAN MENYANGKUT PERBUATAN YANG MENJADI WEWENANG PEJABAT TERSEBUT, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA TERSEBUT ADALAH PERADILAN TATA USAHA NEGARA BUKAN PENGADILAN NEGERI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
935K/PDT/1998 |
1998 |
BAHWA BUKTI TAMBAHAN TIDAK DAPAT MEMATAHKAN SUMPAH SUPPLETOIR YANG TELAH DILAKUKAN, SEBAB SUMPAH TERSEBUT TIDAK TUNDUK PADA PEMERIKSAAN BANDING ATAU KASASI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
5096K/PDT/1998 |
1998 |
PEMBERIAN/PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN DENGAN BILYET GIRO KEPADA SESEORANG DAPAT DISAMAKAN DENGAN PENGAKUAN HUTANG DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI SI PEMBERI MENGAKUI MEMPUNYAI HUTANG |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
4540K/PDT/1998 |
1998 |
BAHWA PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH MELALUI "PRONA" (PROYEK NASIONAL), BUKAN DITENTUKAN OLEH STATUS TANAH ASAL, TETAPI MERUPAKAN CARA PENSERTIFIKATAN TANAH DENGAN PROSES CEPAT DAN BIAYA RINGAN, KARENA MENDAPAT SUBSIDI DARI PEMERINTAH |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2580K/PDT/1998 |
1998 |
BAHWA PERLAWANAN YANG DIAJUKAN DENGAN DALIL SOMASI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TERSEBUT PADA PELAWAN TIDAK DIIKUT SERTAKAN SEBAGAI PIHAK YANG BERPERKARA, PERLAWANAN TERSEBUT DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA, SEBAB SOMASI TIDAK SAMA DENGAN EKSEKUSI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
055PK/PID/1996 |
1996 |
DENGAN MENDASARKAN PADA PERTIMBANGAN DARI MAHKAMAH AGUNG SENDIRI DAN PERTIMBANGAN JUDEX FACTIE YANG DINILAI TELAH TEPAT DAN BENAR SERTA DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG SENDIRI, MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA PENINJAUAN KEMBALI INI MENYATAKAN TELAH CUKUP BUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN, BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PERBUATAN PIDANA SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN DALAM DAKWAAN KESATU PASAL 160 JO PASAL 164 AYAT (1) KUHP DAN DAKWAAN KEDUA PASAL 161 AYAT (1) KUHP, OLEH KARENA ITU ATAS KESALAHAN TERSEBUT TERDAKWA HARUS DIJATUHI PIDANA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1076K/PDT/1996 |
1996 |
WALAUPUN SUDAH DIPERJANJIKAN DAN DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK BAHWA PEMINJAM WAJIB MEMBAYAR BUNGA SEBESAR 2,5% SETIAP BULAN, NAMUN BUNGA TERSEBUT PERLU DISESUAIKAN DENGAN BUNGA YANG BERLAKU DI BANK PEMERINTAH YAITU SEBESAR 18% SETAHUN |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
0395K/PID/1995 |
1995 |
BAHWA DENGAN BERJALANNYA WAKTU YANG BEGITU PANJANG DIMANA TATANAN KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK TELAH MENGALAMI PERUBAHAN YANG SANGAR MENDASAR, MAKA HAKIM DALAM MENAFSIRKAN UNDANG-UNDANG HARUS MEMPERHATIKAN MASALAH SOSIAL KEMASYARAKATAN YANG KONKRIT |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
863K/PID/1994 |
1994 |
MENGENAI BERAT RINGANNYA PIDANA ADALAH WEWENANG JUDEX FACTI YANG TIDAK TUNDUK PADA KASASI, KECUALI APABILA JUDEX FACTI MENJATUHKAN PIDANA MELAMPAUI BATAS MAKSIMUM YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG ATAU PIDANA DIJATUHKAN TANPA PERTIMBANGAN YANG CUKUP. HUKUMAN YANG DIJATUHKAN ADALAH 4 TAHUN DAN 6 BULAN, JADI MASIH KURANG DARI 8 TAHUN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3888K/PDT/1994 |
1994 |
BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN KARENA PEMOHON KASASI ADALAH PENGHUNI UTAMA DARI RUMAH SENGKETA DAN SIP YANG DIPEROLEHNYA ADALAH SAH DAN SUDAH MEMENUHI SYARAT-SYARAT SERTA DIKELUARKAN OLEH INSTANSI YANG BERWENANG, SEHINGGA PEMOHON KASASI TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1575K/PID/1992 |
1992 |
PASAL 187 KUHP (DAKWAAN KE-1)SEHARUSNYA TIDAK SECARA KUMULATIF DIDAKWAKAN BERSAMA-SAMA DENGAN PASAL 164 KUHP (DAKWAAN KE-2), KARENA TINDAK PIDANA EX PASAL 187 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA SEBAGAI PELAKUNYA, SEDANGKAN TINDAK PIDANA EX PASAL 164 KUHP ADALAH DALAM HAL PARA TERDAKWA DIDAKWA MENGETAHUI ORANG LAIN BERMUFAKAT AKAN MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 187 KUHP |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1047K/PID/1992 |
1992 |
BAHWA DARI KETERANGAN SAKSI-SAKSI TERUTAMA NOTARIS, TERBUKTI DIA DIPAKSA OLEH TERDAKWA AYOK UNTUK MEMBUAT AGAR ISI AKTA NOTARIS TANGGAL 20 JANUARI 1983 NO. 138 TERSEBUT MENYIMPANG DARI SURAT WASIAT, MESKIPUN NOTARIS R. SOEKIONO DANOESASTRO MENCABUT KETERANGANNYA YANG TERCANTUM DALAM BERITA ACARA PENYIDIKAN DIDEPAN PERSIDANGAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
359K/PDT/1992 |
1992 |
BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SURAT GUGATAN TERGUGAT DIBUAT DAN DITANDA-TANGANI OLEH KUASANYA TERTANGGAL 3 DESEMBER 1988, DENGAN DEMIKIAN PADA TANGGAL 3 DESEMBER 1988 YANG BERSANGKUTAN BELUM MENJADI KUASA HUKUMNYA, SEHINGGA IA TIDAK BERHAK MENANDA-TANGANI SURAT GUGATAN TERSEBUT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3263K/PDT/1992 |
1992 |
PERKUMPULAN YANG TELAH DIBUBARKAN TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2678K/PDT/1992 |
1992 |
BAHWA PENGADILAN TINGGI TELAH KELIRU DALAM PERTIMBANGANNYA YANG MENGATAKAN BAHWA BANK DUTA CABANG LHOKSEUMAWE HANYA MERUPAKAN CABANG DARI BANK DUTA PUSAT, DENGAN DEMIKIAN TIDAK MEMPUNYAI LEGITIMASI PERSONAL STANDI IN YUDICIO, PADAHAL CABANG ADALAH PERPANJANGAN TANGAN DARI KANTOR PUSAT, OLEH KARENA ITU DAPAT DIGUGAT DAN MENGGUGAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2249K/PDT/1992 |
1992 |
PERTENGKATAN ANTARA PENGGUGAT (SUAMI) DAN TERGUGAT (ISTRI) YANG DISEBABKAN KARENA PENGGUGAT BERHUBUNGAN DENGAN WANITA LAIN (BETTY) SEBAGAI WANITA SIMPANANNYA YANG TELAH HIDUP BERSAMA, TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALASAN UNTUK PERCERAIAN, KARENA PERTENGKARAN TERSEBUT BUKAN MERUPAKAN PERSELISIHAN YANG TIDAK DAPAT DIHARAPKAN UNTUK RUKUN KEMBALI SEBAGAI DISEBUT PADA PASAL 19 f PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1029K/PDT/1992 |
1992 |
PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM BAHWA OLEH KARENA TELAH TERBUKTI HARTA SENGKETA ADALAH BARANG ASAL DARI ALMARHUM DANIEL MELIANUS LOKOLLO (AYAH DARI PARA SUAMI PENGGUGAT, TERGUGAT 1 DAN TERGUGAT 2) YANG BELUM DIBAGI WARIS, MAKA SESUAI HUKUM ADAT DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN, HARTA ASAL JATUH KEPADA GARIS KETURUNAN LOKOLLO, SEDANG PENGGUGAT SEBAGAI JANDA ALMARHUM WILHELM ABRAHAM LOKOLLO, YANG TIDAK MEMPUNYAI ANAK TIDAK BERHAK ATAS HARTA ASAL ALMARHUM SUAMINYA, TETAPI BERHAK ATAS HARTA BERSAMA DENGAN ALMARHUM SUAMINYA, SEHINGGA PETITUM KE DUA DARI GUGATAN DAPAT DIKABULKAN DAN GUGATAN SELEBIHNYA HARUS DITOLAK DAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SENDIRI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
0234K/PDT/1992 |
1992 |
BAHWA BUKU LETTER C DESA BUKAN MERUPAKAN BUKTI HAK MILIK, TETAPI HANYA MERUPAKAN KEWAJIBAN SESEOTANG UNTUK MEMBAYAR PAJAK TERHADAP TANAH YANG DIKUASAINYA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3114K/PDT/1991 |
1991 |
KESIMPULAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN GUGATAN BARU DIAJUKAN SETELAH 33 TAHUN DAN DIJADIKAN DASAR ALASAN BAHWA PENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, PENDAPAT DAN KESIMPULAN TERSEBUT TIDAK TEPAT. PERTAMA, MENGGUGAT SESUATU MENURUT HUKUM ADALAH HAK, DAN HAK ITU BISA DIPERGUNAKAN KAPAN DIKEHENDAKI. KEDUA, APA YANG MEREKA GUGAT ADALAH HAK WARISAN, DAN MENGENAI HAK MENGGUGAT HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT, TIDAK MENGENAL BATAS JANGKA WAKTU SERTA TIDAK MENGENAL DALUARSA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2064K/PDT/1991 |
1991 |
PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM KHUSUSNYA DALAM HUKUM PEMBUKTIAN BAHWA LEGENBEWIJZ YANG MERUPAKAN AANWIZINGEN TIDAK MEMATAHKAN BUKTI SEMPURNA SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH YANG SUDAH MENURUT PROSEDURE |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
0829K/PDT/1991 |
1991 |
JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN PERTIMBANGAN BAHWA DALAM GUGATANNYA PARA PENGGUGAT ASAL MENGGUGAT HARTA PENINGGALAN ORANG TUA PARA PENGGUGAT YANG DISERAHKAN PENGUASAANNYA KEPADA TERGUGAT ASAL DAN HARTA TERSEBUT MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM YANG BELUM DIBAGI WARIS |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1104K/PID/1990 |
1990 |
JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, SEBAB KORBAN JATUH KARENA TERSEREMPET OLEH PENGENDARA SEPEDA YANG DIDEPANNYA DAN KARENA JATUHNYA KEKANAN MAKA KORBAN TERGILAS OLEH RODA BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA, TERNYATA KENDARAAN BUS YANG DIKEMUDIKAN TERDAKWA BERADA DIJALUR YANG BENAR ATAU DISEBELAH KIRI, SEHINGGA TIDAK TERBUKTI TIDAK ADANYA UNSUR KELALAIAN, KEALPAAN PADA DIRI TERDAKWA DAN MAHKAMAH AGUNG MENGADILI SENDIRI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
522K/PDT/1990 |
1990 |
SEBELUM BERLAKU UUPA TAHUN 1960, BERDASARKAN VERVREEMDINGSVERBOD, S.1875 NO.179, TANAH MILIK PRIBUMI TIDAK DAPAT DIALIHKAN KEPADA GOLONGAN ASING, JUAL BELI TANAH YANG MELANGGAR LARANGAN TERSEBUT TIDAK SAH DAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
041K/PDT/1990 |
1990 |
APARAT PERADILAN YANG BERTINDAK MELAKSANAKAN TUGAS-TUGAS TEKNIS PERADILAN ATAU KEKUASAAN KEHAKIMAN TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN SECARA PERDATA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1828K/PID/1989 |
1989 |
PERMOHONAN KASASI YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK TERIKAT PADA TENGGANG WAKTU, PUTUSAN KASASI TERHADAP PERMOHONAN KASASI OLEH JAKSA AGUNG KARENA JABATAN DEMI KEPENTINGAN HUKUM TIDAK MEMPUNYAI AKIBAT HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1036K/PID/1989 |
1989 |
KARENA SEMENJAK TERDAKWA TELAH SADAR MENGETAHUI, BAHWA CEK-CEK YANG DIBERIKAN KEPADA SAKSI KORBAN TIDAK ADA DANANYA ATAU DIKENAL SEBAGAI CEK KOSONG, TUDUHAN "PENIPUAN" HARUS DIANGGAP TERBUKTI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
294K/PDT/1989 |
1989 |
ADANYA ITIKAD BURUK PIHAK YANG MENDAFTARKAN MEREK HARUS DINYATAKAN DALAM SUATU PUTUSAN TERSENDIRI DAN TIDAK DAPAT DINYATAKAN SEKALIGUS DALAM PUTUSAN PENGABULAN PERMOHONAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MEREK YANG BERSANGKUTAN. BARANG-BARANG YANG DILINDUNGI OLEH SUATU MEREK ADALAH BARANG-BARANG YANG SEJENIS |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1816K/PDT/1989 |
1989 |
PEMBELI TIDAK DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI YANG BERITIKAD BAIK, KARENA PEMBELIAN DILAKUKAN DENGAN CEROBOH, IALAH PADA SAAT PEMBELIAN IA SAMA SEKALI TIDAK MENELITI HAK DAN STATUS PARA PENJUAL ATAS TANAH TERPERKARA, KARENA ITU IA TIDAK PANTAS DILINDUNGI DALAM TRANSAKSI ITU |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
736K/PID/1988 |
1988 |
DALAM AMAR PUTUSAN CUKUP DISEBUTKAN BAHWA TERDAKWA TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN KEJAHATAN. MEMPUNYAI, MENARUH, MEMAMERKAN, MEMAKAI DAN MENYEDIAKAN UNTUK DIPAKAI ALAT UKUR, TAKARAN, TIMBANGAN ATAU ALAT PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERTANDA TERASAH YANG BERLAKU ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DISERTAI DENGAN KETERANGAN PENGESAHAN YANG BERLAKU. PASAL-PASAL DAN UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR TIDAK PERLU DICANTUMKAN DALAM AMAR PUTUSAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1804K/PID/1988 |
1988 |
DALAM ILMU HUKUM PIDANA "MENYURUH LAKUKAN" MENGANDUNG ARTI, BAHWA SI PELAKU LANGSUNG TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN SECARA PIDANA, PADAHAL DALAM PERKARA INI KEADAANNYA TIDAK DEMIKIAN, DENGAN MELIHAT SEGALA BUKTI SEHUGUNGAN DENGAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA SUDAH JELAS APA YANG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA ADALAH SUATU PERBUATAN YANG LANGSUNG DILAKUKAN OLEH TERDAKWA. JADI TERDAKWA ADALAH PELAKU LANGSUNG DAN BUKAN MENYURUH LAKUKAN SEPERTI PENDAPAT JUDEX FACTI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
169K/PID/1988 |
1988 |
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TIDAK MENCANTUMKAN DENGAN LENGKAP IDENTITAS TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB b KUHAP. DAN JUGA TIDAK MENCANTUMKAN TENTANG STATUS TAHANAN TERDAKWA DALAM AMAR PUTUSANNYA SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 197 AYAT 1 SUB k KUHAP. MAKA SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI DIPERINTAHKAN LAGI UNTUK MEMUTUS PERKARA TERSEBUT, NAMUN MENGINGAT AZAS PERADILAN YANG CEPAT, MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI SENDIRI PERKARA TERSEBUT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
440K/PDT/1988 |
1988 |
DALAM HAL TERBENTUKNYA HARTA GONO GINI YANG TERPISAH DALAM PERKAWINAN PERTAMA DAN KEDUA, ANAK-ANAK DARI MASING-MASING PERKAWINAN BERHAK ATAS GONO GINI ORANG TUANYA MASING-MASING (PASAL 35,36 DAN 37 UU NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3176K/PDT/1988 |
1988 |
SEBIDANG TANAH YANG SUDAH JELAS ADA SERTIFIKATNYA TIDAK DAPAT DIPERJUAL BELIKAN BEGITU SAJA BERDASARKAN SURAT GIRIK, MELAINKAN HARUS DIDASARKAN ATAS SERTIFIKAT TANAH YANG BERSANGKUTAN, YANG MERUPAKAN BUKTI OTENTIK DAN MUTLAK TENTANG PEMILIKANNYA, SEDANG SURAT GIRIK HANYA SEBAGAI TANDA UNTUK MEMBAYAR PAJAK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2563K/PDT/1988 |
1988 |
HAK WARIS ANAK DARI ISTERI PERTAMA ATAS HARTA BAGIAN BAPAKNYA YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINANNYA YANG KETIGA. ANAK DARI ISTERI PERTAMA BERHAK MEWARISI HARTA BAGIAN BAPAKNYA YANG DIPEROLEH DALAM PERKAWINANNYA YANG KETIGA BERSAMA-SAMA DENGAN ANAK DARI ISTERI KETIGA, YAITU MASING-MASING MENDAPAT SEPARO DARI SEPARO, KARENA ANAK ALMARHUM HANYA DUA YAITU PENGGUGAT DAN TERGUGAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1413K/PDT/1988 |
1988 |
APAKAH SESEORANG ADALAH ANAK ANGKAT ATAU BUKAN, TIDAK SEMATA-MATA TERGANTUNG PADA FORMALITAS-FORMALITAS PENGANGKATAN ANAK TETAPI DILIHAT DARI KENYATAAN YANG ADA, YAITU BAHWA IA SEJAK BAYI DIPELIHARA, DIKHITAN DAN DIKAWINKAN OLEH ORANG TUA ANGKATNYA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
620K/PID/1987 |
1987 |
PENGADILAN TELAH SALAH MENERAKAN HUKUM BAHWA UANG PENGGANTI YANG DAPAT DIWAJIBKAN KEPADA TERDAKWA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI UNTUK DIBAYAR TIDAK BOLEH MELEBIHI HARTA BENDA YANG DIPEROLEH DARI HASIL KORUPSI TERSEBUT |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1690K/PID/1987 |
1987 |
PUTUSAN PENGADILAN TINGGI YANG MENYATAKAN BAHWA PENGADILAN TINGGI TIDAK BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN TERHADAP TERDAKWA HARUS DIBATALKAN KARENA BERDASARKAN PASAL 27 KUHAP PENGADILAN TINGGI BERWENANG MENGELUARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN UNTUK PALING LAMA 30 (TIGA PULUH) HARI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3783K/PDT/1987 |
1987 |
MAHKAMAH AGUNG SEBELUM MENGAMBIL PUTUSAN AKHIR DAPAT MENETAPKAN DALAM PUTUSAN SELA UNTUK MENGADAKAN PEMERIKSAAN TAMBAHAN YANG DILAKUKAN MAHKAMAH AGUNG SENDIRI AGAR MENGETAHUI DENGAN JELAS OBYEK SENGKETA YAITU STATUS DAN LOKASI TANAH SERTA HAL-HAL LAIN YANG BERSANGKUTAN DENGAN TANAH SENGKETA YANG DIPANDANG PERLU. TANAH-TANAH NEGARA YANG DIATASNYA MELEKAT HAK-HAK TANAH EROPAH MISAL TANAH OPSTAL, ERPACHT, EIGENDOM DAN LAIN-LAIN TIDAK MUNGKIN LAGI AKAN MELEKAT HAK-HAK LAINNYA MISALNYA HAK TANAH ADAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
063K/PDT/1987 |
1987 |
DALAM HAL TERGUGAT MEMBAYAR HARGA BARANG YANG DIBELINYA DENGAN GIRO BILYET YANG TERNYATA TIDAK ADA DANANYA/KOSONG, DAPAT DIARTIKAN BAHWA TERGUGAT TELAH MELAKUKAN WANPRESTASI DAN MEMPUNYAI HUTANG ATAU PINJAMAN KEPADA PENGGUGAT SEBESAR HARGA BARANG TERSEBUT DAN TENTANG GANTI RUGI KARENA SI PEMBELI TERLAMBAT MEMBAYAR, MAKA GANTI RUGI TERSEBUT ADALAH GANTI RUGI ATAS DASAR BUNGA YANG TIDAK DIPERJANJIKAN, YAITU 6% SETAHUN, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH MENJADI YURISPRUDENSI TETAP MAHKAMAH AGUNG |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
693K/PID/1986 |
1986 |
DALAM DAKWAAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (GEKWALIFICEERDE DIEFSTAL), DENGAN SENDIRINYA PENCURIAN-PENCURIAN YANG LEBIH RINGAN TERMASUK DI DALAMNYA, I.C. PASAL 363 (1) KE-4 KUHP |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
220PK/PDT/1986 |
1986 |
SECARA YURIDIS FORMAL YANG BERWENANG MENETAPKAN JENIS-JENIS PENYAKIT TERTENTU YANG DAPAT MENIMBULKAN WABAH IN CASU PENYAKIT DEMAM BERDARAH ADALAH MENTERI KESEHATAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2146K/PDT/1986 |
1986 |
DALAM HAL PERLAWANAN TERHADAP PUTUSAN VERSTEK FORMIL DAPAT DITERIMA, GUGATAN SEMULA HARUS DIPERIKSA KEMBALI DENGAN PARA PIHAK TETAP PADA KEDUDUKAN ASLINYA. TERLAWAN TETAP SEBAGAI PENGGUGAT DAN PELAWAN TETAP SEBAGAI TERGUGAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1459K/PDT/1986 |
1986 |
BERDASARKAN PASAL 35 (2) UU NO. 1 TAHUN 1974 BAHWA HARTA BAWAAN MASING-MASING SUAMI-ISTERI DAN HARTA BENDA YANG DIPEROLEH MASING-MASING SEBAGAI HADIAH ATAU WARISAN, ADALAH DIBAWAH PENGUASAAN MASING-MASING SEPANJANG PARA PIHAK TIDAK MENENTUKAN LAIN. DENGAN DEMIKIAN SUAMI-ISTERI MASING-MASING MEMPUNYAI HAK SEPENUHNYA UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM MENGENAI HARTA BENDANYA I.C. PENGHIBAHAN OLEH TERGUGAT I KEPADA TERGUGAT II |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1176K/PDT/1986 |
1986 |
BAHWA ADALAH GUGATAN KONPENSI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, HANYA DALAM GUGATAN REKONPENSI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DALAM PERSIDANGAN TERBUKTI BAHWA NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI BELUM DIBUAT SEHINGGA BELUM WAKTUNYA UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN REKONPENSI KE PENGADILAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1020K/PDT/1986 |
1986 |
DALAM SUATU PERKAWINAN APABILA SUAMI-ISTERI TERUS MENERUS TERJADI PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DAN TIDAK ADA HARAPAN AKAN HIDUP RUKUN LAGI DALAM RUMAH TANGGA, SEPERTI DISEBUTKAN DALAM PASAL 19 HURUF F PP NOMOR 9 TAHUN 1975, DIMANA HAL INI DIAKUI OLEH TERGUGAT (PIHAK ISTERI) DENGAN DIKUATKAN OLEH KETERANGAN PARA SAKSI, MAKA GUGATAN PENGGUGAT (PIHAK SUAMI) YANG MOHON PERKAWINAN PUTUS KARENA PERCERAIAN DAPAT DIKABULKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
464K/PID/1985 |
1985 |
MENURUT YURISPRUDENSI TETAP TERHADAP PUTUSAN PRA-PERADILAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN KASASI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
325K/PID/1985 |
1985 |
DAKWAAN YANG HANYA MENYEBUTKAN, BAHWA TERDAKWA TELAH MENJUAL SAWAH DENGAN HARGA Rp. 1.500.000,- YANG TERNYATA TANAH TERSEBUT TIDAK ADA, BUKAN MERUPAKAN DELIK PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP ATAUPUN TINDAK PIDANA LAINNYA, MELAINKAN MERUPAKAN MASALAH KEPERDATAAN BIASA, SEHINGGA MESKIPUN HAL ITU TERBUKTI DILAKUKAN OLEH TERDAKWA, IA HARUS DILEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DAN HAK TERDAKWA HARUS DIPULIHKAN DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN DAN HARKAT SERTA MARTABATNYA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1295K/PID/1985 |
1985 |
KESENGAJAAN UNTUK MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN DAPAT DIBUKTIKAN DENGAN ALAT YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERSEBUT DAN TEMPAT PADA BADAN KORBAN YANG DILUKAI ALAT ITU |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1205K/PID/1985 |
1985 |
TERDAKWA TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERMAKSUD DALAM PASAL 310 (2) KUHP, KARENA KATA-KATA TERSEBUT TERDAKWA TULIS DALAM SURAT KONTRA MEMORI BANDING YANG DITUJUKAN KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA, TANPA MAKSUD UNTUK DIKETAHUI OLEH UMUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1130K/PID/1985 |
1985 |
APABILA TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI, MENDUGA/MENYANGKA BARANG-BARANG TERSEBUT BERASAL DARI KEJAHATAN MAKA KARENA ITU SALAH SATU UNSUR DARI PASAL 480 KUHP TIDAK DAPAT DIBUKTIKAN. OLEH KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN DAN BUKAN DILEPAS DARI TUNTUTAN HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3726K/PDT/1985 |
1985 |
TENGGANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN KLAIM TERHADAP ASURANSI JIWA OLEH AHLI WARIS TERTANGGUNG, DAPAT DIHITUNG SEJAK AHLI WARIS TERSEBUT MENGETAHUI PERSYARATAN UNTUK MENGAJUKAN KLAIM TERSEBUT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3597K/PDT/1985 |
1985 |
JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MERUPAKAN BENTUK PERJANJIAN MENURUT PASAL 1519 DAN SERTUSNYA BW, SEDANGKAN JUAL BELI TANAH/RUMAH SESUAI DENGAN UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA DIKUASAI OLEH HUKUM ADAT YANG TIDAK MENGENAL BENTUK JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI, MAKA PERJANJIAN ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERKARA INI ADALAH BATAL DEMI HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3428K/PDT/1985 |
1985 |
SURAT BUKTI YANG HANYA MERUPAKAN SUATU "PERNYATAAN" TIDAKLAH MENGIKAT DAN TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN KESAKSIAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN DIBAWAH SUMPAH DI MUKA PENGADILAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3180K/PDT/1985 |
1985 |
PENGERTIAN CEKCOK YANG TERUS MENERUS YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN (ONHEELBARE TWEESPALT) BUKANLAH DITEKANKAN KEPADA PENYEBAB CEKCOK YANG HARUS DIBUKTIKAN, AKAN TETAPI MELIHAT KENYATAANNYA ADALAH BENAR TERBUKTI ADANYA CEKCOK YANG TERUS MENERUS SEHINGGA TIDAK DAPAT DAMAIKAN LAGI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1210K/PDT/1985 |
1985 |
PENGADILAN NEGERI YANG TELAH MEMERIKSA/MEMUTUS PERMOHONAN TENTANG PENENTUAN HAK ATAS TANAG TANPA ADA SUATU SENGKETA, MENJALANKAN YURISDIKSI VOLUNTER YANG TIDAK ADA DASAR HUKUMNYA, PERMOHONAN TERSEBUT SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
818K/PID/1984 |
1984 |
WALAUPUN YANG DITUDUHKAN ADALAH PASAL 310 KUHP, TERDAKWA DAPAT DIPERSALAHKAN DAN DIHUKUM KARENA MELANGGAR PASAL 315 KUHP |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
808K/PID/1984 |
1984 |
DAKWAAN TIDAK CERMAT, JELAS DAN LENGKAP SEHINGGA HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
731K/PID/1984 |
1984 |
PERKARA INI SEHARUSNYA DIPERIKSA DENGAN ACARA SINGKAT KARENA TERDAKWA DITUNTUT BERDASARKAN DAKWAAN PASAL 310 (1) KUHP |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
628K/PID/1984 |
1984 |
PENGADILAN TINGGI SEBELUM MEMUTUS POKOK PERKARA INI SEHARUSNYA MENUNGGU DULU PUTUSAN PENGADILAN YANG AKAN MENENTUKAN STATUS PEMILIKAN TANAH DAN RUMA TERSEBUT MEMPUNYAI KEKUATAN PASTI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
618K/PID/1984 |
1984 |
PENJUALAN BARANG-BARANG JAMINAN MILIK SAKSI OLEH TERDAKWA TANPA IZIN SAKSI TERSEBUT MERUPAKAN PENGGELAPAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
606K/PID/1984 |
1984 |
ISI DAKWAAN BERSIFAT ALTERNATIF, MESKIPUN YANG TERTULIS ADALAH KESATU DAN KEDUA, KARENA KEJAHATAN YANG DIDAKWAKAN ADALAH SAMA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
592K/PID/1984 |
1984 |
TERDAKWA DIBEBASKAN DARI DAKWAAN KARENA UNSUR MELAWAN HUKUM TIDAK TERBUKTI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
531K/PID/1984 |
1984 |
PERBUATAN TERDAKWA TIDAK MERUPAKAN PENGGELAPAN, TETAPI SUATU KASUS PERDATA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
039K/PID/1984 |
1984 |
HUBUNGAN HUKUM YANG TERJADI ANTARA TERDAKWA DENGAN SAKSI MERUPAKAN HUBUNGAN PERDATA DALAM BENTUK PERJANJIAN JUAL-BELI DENGAN SYARAT PEMBAYARAN DALAM TEMPO 1 (SATU) BULAN, YANG TIDAK DAPAT DITAFSIRKAN SEBAGAI TINDAK PIDANA PENIPUAN EX PASAL 378 KUHP |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
601K/PDT/1984 |
1984 |
GANTI RUGI YANG LAYAK DAN PATUT DALAM PERKARA INI ADALAH 2% SEBULAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
515K/PDT/1984 |
1984 |
TERGUGAT DIHUKUM UNTUK MEMBAYAR GANTI RUGI BERUPA BUNGA SEBESAR 2% SETIAP BULAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
443K/PDT/1984 |
1984 |
KARENA RUMAH YANG DIGUGAT MERUPAKAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI), ISTERI TERGUGAT HARUS JUGA DIGUGAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
429K/PDT/1984 |
1984 |
HUKUM ADAT : SEORANG JANDA YANG MELAKUKAN MEKIDIANG RAGA HANYA BERHAK MEMBAWA HARTA GUNA KAYA ATAU HARTA PENCAHARIANNYA SENDIRI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
400K/PDT/1984 |
1984 |
KARENA HUBUNGAN HUKUM YANG SESUNGGUHNYA ADALAH HUBUNGAN HUTANG-PIUTANG ANTARA PENGGUGAT DENGAN ANAK TERGUGAT, ANAK TERGUGAT TERSEBUT HARUS TURUT DIGUGAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
394K/PDT/1984 |
1984 |
BARANG-BARANG YANG SUDAH DIJADIKAN JAMINAN HUTANG KEPADA BANK RAKYAT INDONESIA CABANG GRESIK TIDAK DAPAT DIKENAKAN CONSERVATOIR BESLAG |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
371K/PDT/1984 |
1984 |
SITA JAMINAN DAPAT DIMINTA SEPANJANG PERSIDANGAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
370K/PDT/1984 |
1984 |
PENGADILAN TINGGI SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG PEMBUKTIAN, KARENA KETERANGAN SAKSI TIDAK SALING MENGUATKAN DAN TIDAK BERSESUAIAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
363K/PDT/1984 |
1984 |
HUKUM DAGANG : KEPADA PENGANGKUT TIDAK DAPAT DIBEBANKAN PENGGANTIAN KERUGIAN ATAS KERUSAKAN PADA BARANG MUATANNYA YANG DISEBABKAN OLEH MALAPETAKAN DILAUT YANG TIDAK DAPAT DIHINDARINYA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3191K/PDT/1984 |
1984 |
BAHWA DENGAN TIDAK TERPENUHINYA JANJI TERGUGAT ASAL UNTUK MENGAWINI PENGGUGAT ASAL, TERGUGAT ASAL TELAH MELANGGAR NORMA KESUSILAAN DAN KEPATUTAN DALAM MASYARAKAT, SERTA PERBUATAN TERGUGAT ASAL TERSEBUT MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA MENIMBULKAN KERUGIAN TERHADAP DIRI PENGGUGAT ASAL, MAKA TERGUGAT ASAL WAJIB MEMBAYAR KERUGIAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2981K/PDT/1984 |
1984 |
HUKUM DAGANG : KARENA MERK "RATU AYU" YANG TELAH DIDAFTARKAN PADA DIREKTORAT PATENT DAN HAK CIPTA DIBAWAH NOMOR. 167258 BELUM DIUMUMKAN DALAM TAMBAHAN BERITA NEGARA RI, GUGATAN PEMBATALAN PENDAFTARAN MERK TERSEBUT TIDAK DAPAT DITERIMA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2916K/PDT/1984 |
1984 |
BERDASARKAN SURAT BUKTI P.1 PENGGUGAT ASAL BERSAMA ANAKNYA DIBERI HAK UNTUK MENEMPATI RUMAH SENGKETA SELAMA PENGGUGAT ASAL MASIH BERSTATUS JANDA DAN HAK TERSEBUT TETAP MELEKAT KEPADA PENGGUGAT ASAL, MESKIPUN RUMAH SENGKETA MASIH BERSTATUS BELI ANGSUR |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
277K/PDT/1984 |
1984 |
DALAM HAL INI PASAL 1579 BW BERLAKU TERHADAP PERJANJIAN SEWA TERSEBUT, YAKNI YANG MENYEWAKAN TIDAK DAPAT MENGHENTIKAN SEWA DENGAN MENYATAKAN HENDAK MEMAKAI SENDIRI BARANG YANG DISEWAKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
250K/PDT/1984 |
1984 |
PUTUSAN/AKTA PERDAMAIAN YANG TIDAK DENGAN JELAS MENYEBUTKAN APA YANG MENJADI KEWAJIBAN PIHAK-PIHAK (I.C DISEBUTKAN : HUTANG $500.000 AKAN DIBAYAR LEBIH LANJUT, CARA PENYELESAIANNYA SAMPAI MEMPEROLEH SUATU CARA PENYELESAIAN YANG LAYAK DAN MEMUASKAN KEDUA PIHAK) TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI DAN SITA EKSEKUSI YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN AKTA PERDAMAIAN ITU HARUS DIANGKAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1695K/PDT/1984 |
1984 |
PERJANJIAN ANTARA WARGA INDONESIA DENGAN ORANG ASING TIDAK DAPAT BEGITU SAJA DIPERLAKUKAN BAGI HUBUNGAN HUKUM YANG OBYEKNYA BERADA DIWILAYAH INDONESIA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
034PK/PDT/1984 |
1984 |
PUTUSAN-PUTUSAN YANG DIKELUARKAN OLEH GUBERNUR DAN DIRJEN AGRARIA, KARENA MENGANDUNG UNSUR-UNSUR YANG MELAWAN HUKUM, DINYATAKAN TIDAK BERKEKUATAN HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
010K/PDT/1984 |
1984 |
PELAWAN ADALAH ISTERI TERGUGAT DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI/PENGADILAN TINGGI/MAHKAMAH AGUNG YANG DILAWAN. PERLAWANANNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
607K/SIP/1983 |
1983 |
PERJANJIAN JUAL BELI TANAH ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT PADA TANGGAL 12 OKTOBER 1981 TERSEBUT ADALAH SAH DAN DENGAN DEMIKIAN KEDUA PIHAK HARUS MENYELESAIKAN SURAT JUAL BELI DAN BALIK NAMA TANAHNYA PADA INSTANSI AGRARIA SETEMPAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
597K/SIP/1983 |
1983 |
GUGATAN SEKEDAR TERHADAP TERGUGAT I DITOLAK KARENA DALAM HAL INI IA BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA P.T. SEHINGGA HANYA P.T. SAJALAH YANG DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
588K/SIP/1983 |
1983 |
HUKUM DAGANG : DENGAN DITERIMANYA OLEH PENGGUGAT CEK, GIRO BILYET DAN KWITANSI TERSEBUT DARI TERGUGAT, MAKA PENGGUGAT MEMPUNYAI HAK ATAS JUMLAH YANG DITULIS DALAM CEK, GIRO BILYET DAN KWITANSI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
569K/SIP/1983 |
1983 |
KETENTUAN BAHWA APABILA DALAM JANGKA WAKTU 5 BULAN UANG GADAI TIDAK DIKEMBALIKAN MAKA RUMAH ITU MENJADI MILIK MUTLAK TERGUGAT I, ADALAH BERTENTANGAN DENGAN HUKUM DAN HARUS DIANGGAP TIDAK MENGIKAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
020PK/PERD/1983 |
1983 |
SURAT BUKTI YANG DIAJUKAN PEMOHON TIDAK MERUPAKAN BUKTI BARU YANG BERSIFAT MENENTUKAN (NOVUM) SEPERTI YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2 b PERMA NOMOR 1 TAHUN 1982 PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
019K/SIP/1983 |
1983 |
KARENA GUGATAN GANTI RUGI TIDAK DIPERINCI, LAGI PULA BELUM DIPERIKSA OLEH JUDEX FACTIE, GUGATAN GANTI RUGI TERSEBUT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
010K/SIP/1983 |
1983 |
PENGUASAAN SAJA TERHADAP TANAH SENGKETA, TANPA ADA BUKTI ADANYA ALAS HAK (RECHTSTITEL) DARI PADA PENGUASAAN ITU, BELUMLAH MEMBUKTIKAN BAHWA YANG BERSANGKUTAN ADALAM PEMILIK TANAH TERSEBUT |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
561K/PID/1982 |
1982 |
MESKIPUN MENURUT YURISPRUDENSI PASAL 184 AYAT 1 KUHP BERLAKU BAGI SEORANG SUAMI YANG TIDAK TUNDUK PADA PASAL 27 RW, HAL INI TIDAKLAH BERARTI BAHWA UNTUK DIINDAHKANNYA PENGADUAN DARI SUAMI YANG DIPERMALUKAN HARUS TERLEBIH DULU ADA PERCERAIAN ANTARA DIA DAN ISTERINYA YANG BERZINA ITU |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
496K/PID/1982 |
1982 |
KARENA TERGULINGNYA TRUCK TIDAK SEMATA-MATA TANGGUNG JAWAB TERDAKWA, TERDAPAT ALASAN PEMAAF UNTUK MENGHAPUSKAN KESALAHANNYA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
487K/PID/1982 |
1982 |
DALAM PERKARA INI YANG HARUS DITERAPKAN ADALAH HUKUM ACARA PIDANA YANG LAMA, KARENA BAIK PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUPUN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DIJATUHKAN SEBELUM KUHAP BERLAKU YAITU TANGGAL 31 DESEMBER 1981 |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
119K/PID/1982 |
1982 |
TERHADAP PUTUSAN PEMBEBASAN TIDAK DAPAT DIMINTAKAN BANDING OLEH JAKSA, KECUALI DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA PEMBEBASAN TERSEBUT SEBENARNYA ADALAH PEMBEBASAN TIDAK MURNI, HAL MANA HARUS DIURAIKAN OLEH JAKSA DALAM MEMORI BANDING |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
086K/PID/1982 |
1982 |
KARENA DAKWAAN PERTAMA (PS 317 KUHP) DAN DAKWAAN KEDUA (PS 311 KUHP) ADALAH SEJENIS, DAKWAAN-DAKWAAN TERSEBUT SEHARUSNYA BERSIFAT ALTERNATIF. OLEH KARENA ITU, DENGAN TELAH TERBUKTINYA DAKAWAAN PERTAMA, DAKWAAN KEDUA TIDAK PERLU DIPERTIMBANGKAN LAGI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
913K/SIP/1982 |
1982 |
GUGATAN MENGENAI PERCERAIAN TIDAK DAPAT DIGABUNGKAN DENGAN GUGATAN MENGENAI HARTA BENDA PERKAWINAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
684K/SIP/1982 |
1982 |
KARENA PENGUASAAN TANAH SENGKETA OLEH TERGUGAT ADALAH SECARA MELAWAN HUKUM, MAKA TANPA HARUS DIBUKTIKAN LEBIH DULU SIAPA PEMILIK TANAH ITU, TANAH HARUS DIKEMBALIKAN DULU DALAM KEADAAN SEMULA, YAITU HARUS DISERAHKAN LAGI KEPADA PENGGUGAT DAN JIKA TERGUGAT MERASA SEBAGAI PEMILIK TANAH TERSEBUT, HARUS MENGAJUKAN GUGATAN TERHADAP PENGGUGAT DI MUKA PENGADILAN NEGERI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
346K/SIP/1982 |
1982 |
SEHARUSNYA PENGADILAN TINGGI SETELAH MEMPERTIMBANGKAN BAHWA PENGADILAN NEGERI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA PERKARA INI, MEMERINTAHKAN PENGADILAN NEGERI UNTUK MENGADILU DAN MENUTUS SEKALI LAGI PERKARANYA (I.C PENGADILAN TINGGI LANGSUNG MEMUTUS SENDIRI POKOK PERKARANYA) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
253PK/PERD/1982 |
1982 |
ALASAN YANG DIKEMUKAKAN PEMOHON TIDAK TERMASUK DALAM SALAH SATU ALASAN UNTUK MENGADAKAN PENINJAUAN KEMBALI SEPERTI TERSEBUT DALAM PASAL 2 PERMA NOMOR 1 TAHUN 1982, MAKA TIDAK DAPAT DIBENARKAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI DITOLAK |
File |
|
|