No records
|
Yurisprudensi 2014 |
- |
2014 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 (Bagian 3) |
File |
|
|
Yurisprudensi 2014 |
- |
2014 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 (Bagian 2) |
File |
|
|
Yurisprudensi 2014 |
- |
2014 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 (Bagian 1) |
File |
|
|
Landmark Decision 2012 dan 2013 |
|
2013 |
Yurisprudensi - Putusan Penting (Landmark Decision) Tahun 2012 dan Tahun 2013 |
File |
|
|
Yurisprudensi 2011 |
- |
2011 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 4) |
File |
|
|
Yurisprudensi 2011 |
- |
2011 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 3) |
File |
|
|
Yurisprudensi 2011 |
- |
2011 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 2) |
File |
|
|
Yurisprudensi 2011 |
- |
2011 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 1) |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana Khusus |
2399 K/Pid.Sus/2010 |
2010 |
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM DISELARASKAN DENGAN TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
306K/PDT.SUS/2010 |
2010 |
PELELANGAN ATAS FUDISIA YANG PERJANJIANNYA TELAH SEMPURNA DENGAN ADANYA SERTIFIKAT DAPAT DILAKUKAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
266K/AG/2010 |
2010 |
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DAN ISTRI |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
2399K/PID.SUS/2010 |
2010 |
MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM DISELARASKAN DENGAN TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
216 K/TUN/2010 |
2010 |
MENTERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBERHENTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UTAMA GOLONGAN IV/e DARI DAN DALAM JABATANNYA |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
154PK/TUN/2010 |
2010 |
PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP HARUS DIPEDOMANI OLEH PIHAK - PIHAK YANG BERBERKARA |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
1222K/PDT/2010 |
2010 |
PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM ORGANISASI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
016K/AG/2010 |
2010 |
HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
04 K/Pdt.Pen/2009 |
2009 |
PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
1600K/PID/2009 |
2009 |
PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
0004K/PDT/2009 |
2009 |
PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI |
File |
|
|
Yurisprudensi 2008 |
- |
2008 |
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008 |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2356 K/Pdt/2008 |
2008 |
PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1068 K/Pdt/2008 |
2008 |
PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
2356K/PDT/2008 |
2008 |
PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
1542 K/PID.SUS/2008 |
2008 |
MAHKAMAH AGUNG BERWENANG MENILAI PUTUSAN BEBAS MURNI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DAN KEADILAN |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
1068K/Pdt/2008 |
2008 |
PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana Khusus |
34PK/PID.HAM.ADHOC/2007 |
2007 |
PERTIKAIAN, BENTROKAN DAN HURU-HARA YANG TERJADI SECARA SPONTAN TANPA PERENCANAAN YANG TERPERINCI TIDAK MEMENUHI UNSUR KEBIJAKAN ORGANISASI UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SECARA MELUAS ATAU SISTEMATIK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
118K/PDT.SUS/2007 |
2007 |
DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERMOHON (PASAL 166 AYAT(1) UNDANG-UNDANG 37/2004), MAKA PENENTUAN PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM SUATU GUGATAN PERDATA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
018PK/PDT.SUS/2007 |
2007 |
PASAL 41 UU 37/2004 HANYA MEMUNGKINKAN PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN KREDITUR YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
017K/N/2007 |
2007 |
UNTUK PEMBATALAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG DEBITUR PAILIT, HARUS DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA JUAL BELI DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK UNTUK MERUGIKAN KREDITUR |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
010PK/N/HAKI/2007 |
2007 |
DALAM KASUS PATEN PROSES, YANG MELARANG PIHAK LAIN MENGGUNAKAN PROSES PRODUKSI YANG DIBERI PATEN TERSEBUT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK (TERMASUK METODE ATAU PENGGUNAAN DARI PROSES TERSEBUT), PENGGUGAT (PEMILIK PATEN PROSES) HARUS MENJELASKAN SECARA TERPERINCI PADA BAGIAN-BAGIAN PROSES MANA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT, APAKAH PADA PROSES PEMBUATAN ISI, KANDUNGAN ATAU FORMULA, ATAUKAH PADA BAGIAN PROSES PENGGUNAANNYA, AGAR DAPAT DIPERJELAS ADA TIDAKNYA PERBEDAAN ANTARA PATEN PENGGUGAT DAN HERBISIDA MILIK TERGUGAT YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. KARENA HAL TERSEBUT TIDAK DIPERJELAS OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, MAKA SUDAH TEPAT JUDEX FACTIE MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
010PK/N/2007 |
2007 |
DARI NOVUM TERBUKTI BAHWA UTANG PEMOHON PK KEPADA TERMOHON PK MAUPUN KEPADA PARA KREDITUR LAIN BALUM JATUH TEMPO DAN BELUN DAPAT DITAGIH, SEHINGGA BELUM TERPENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT UNTUK MENYATAKAN PEMOHON PK PAILIT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
634PK/PDT/2007 |
2007 |
PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG) TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERBURUHAN ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, SENGKETA PERBURUHAN MERUPAKAN WEWENANG PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) DAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P). P4D, P4P SERTA PENGADILAN TINGGI TUN TELAH MEMUTUSKAN SENGKETA TERSEBUT, DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT INI BERTUJUAN UNTUK MENGABURKAN KEPASTIAN HUKUM, SEHINGGA HARUS DITOLAK |
File |
|
|
Landmark Decision 2011 |
1904K/PDT/2007 |
2007 |
PERCERAIAN TIDAK MENGAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG YANG DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
012 PK/N/Haki/2005 |
2006 |
Bahwa Penggugat I secara faktuil didirikan oleh sekolah Cipta Era Sejahtera pada tahun 1929 selaku pencipta logo sengketa yang pendirinya diambil dari mantan pengurus sekolah, mantan kepala sekolah guru ataupun alumni sekolah Cipta Era Sejahtera dan kepada Penggugat I diberikan hak dan izin oleh pendirinya in casu sekolah Cipta Era Sejahtera selaku pencipta logo untuk memakai logo sengketa secara sah sejak berdirinya sampai sekarang dan seterusnya setelah sekolah Cipta Era Sejahtera dinyatakan ditutup pada tahun 1966, perbuatan mana harus dianggap sebagai wujud pengalihan hak cipta atas logo sengketa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 3 (2) huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dalam melanjutkan pemakaian logo tersebut sebagai pemegang hak atas logo sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terutama setelah sekolah Cipta Era Sejahtera tersebut tidak aktif lagi, oleh karenanya Penggugat I menurut hukum mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan terhadap Penggugat |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
011 PK/N/2005 |
2006 |
Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang, akta Notaris tanggal 25 Februari 2004) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, terbukti bahwa Termohon II telah mengalihkan piutangnya (cessie) kepada Termohon I (lihat pasal 1 Perjanjian Pengalihan Piutang, bukti PK-1); Bahwa dengan beralihnya piutang Termohon II kepada Termohon I (cessie), maka sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Termohon I merupakan Kreditor pemegang hak tanggungan yang baru, dan hal inipun telah diketahui dan ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk hadir dalam rapat kreditur; Bahwa oleh karena pengalihan piutang (cessie) dan Termohon II kepada Termohon I setelah lampaunya tenggang waktu 2 bulan setelah ini maka Termohon I tidak dapat lagi melaksanakan hak tanggungannya dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tuntutan Pemohon harus dikabulkan |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
03 K/KPPU/2002 |
2006 |
Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 UU No. 14/1970 dan UU No. 5/1999" |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
1400 K/Pdt/2001 |
2006 |
- Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemilik; - Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum; - Bantahan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
294 K/Pdt/2001 |
2006 |
Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan, karena itu gugatan harus ditolak |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
3641 K/Pdt/2001 |
2006 |
- Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya; - Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
126 K/Pdt/2001 |
2006 |
Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
1226 K/Pdt/2001 |
2006 |
Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem |
File |
|
|
Yurisprudensi 2006 |
2671 K/Pdt/2001 |
2006 |
Meski kedudukan para penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas objek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
033K/N/2006 |
2006 |
PENGADILAN WAJIB MENOLAK PENGESAHAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR PAILIT JIKA SALAH SATU SYARAT PENOLAKAN BERDASARKAN PASAL 159 AYAT(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TELAH TERPENUHI. DALAM KASUS INI, SYARAT YANG TERPENUHI ADALAH BAHWA PELAKSANAAN PERDAMAIAN TIDAK CUKUP TERJAMIN KARENA PEMBAYARAN KEPADA PARA KREDITUR HANYA DENGAN SAHAM (PENYERTAAN MODAL) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
016K/N/HAKI/2006 |
2006 |
DALAM KASUS PATEN PROSES, PEMILIK HARUS MENJELASKAN SECARA TERPERINCI PADA BAGIAN-BAGIAN PROSES MANA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT, AGAR DAPAT DIPERJELAS ADA TIDAKNYA PERBEDAAN ANTARA PATEN PENGGUGAT DAN HERBISIDA MILIK TERGUGAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1498K/PDT/2006 |
2006 |
UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH JUAL-BELI TANAH SENGKETA TERJADI DENGAN CARA YANG BENAR, BERDASARKAN ASAS BILLIJKHEID BEGINSEL, MAKA YANG HARUS MEMBUKTIKAN ADALAH PEMBELI (I.C TERMOHON KASASI/TERGUGAT III), KARENA APABILA IA BENAR TELAH MEMBELI TANAH TERSEBUT, MAKA IA AKAN LEBIH MUDAH UNTUK MEMBUKTIKANNYA. MENURUT MAJELIS KASASI, BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERGUGAT III SEBAGAI DASAR TELAG BERALIHNYA HAK ATAS TANAH SENGKETA KEPADA TERMOHON KASASI/TERGUGAT III MENGANDUNG CACAT YURIDIS |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana Khusus |
06K/PID.HAM.ADHOC/2005 |
2005 |
MENURUT AZAS HUKUM DAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA, KEBEBASAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA HUKUMAN ADALAH BERKISAR ANTARA LAMANYA PIDANA MINIMAL DAN MAKSIMAL, SEHINGGA HAKIM DILARANG UNTUK MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT MAUPUN MELEBIHI LAMANYA PIDANA MAKSIMAL. DALAM KASUS INI PENGADILAN TINGGI HAM AD HOC TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELAMPAUI KEWENANGANNYA, KARENA TELAH MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN ATAU DIBAWAH ANCAMAN PIDANA YANG PALING SINGKAT |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
536K/PID/2005 |
2005 |
PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA MEMBAYAR ATAU MENERIMA UANG, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
04PK/N/2005 |
2005 |
BAHWA PT. PALYSINDO (PEMOHON PK) MENGAKU MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNSECONED COMUNICIAL PAPPER LEBIH DARI $400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA DOLAR) KEPADA PARA KREDITUR TERMASUK BPPN PENGAKUAN INI MENUNJUKKAN BAHWA PEMOHON PK MEMPUNYAI LEBIH DARI DUA KREDITUR SALAH SATUNYA ADALAH BUKTI F.C SURAT BANK LIPPO 11 OKTOBER 2004 DAN 23 NOVEMBER 2004 |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
012PK/N/HaKI/2005 |
2005 |
BAHWA PENGGUGAT I SECARA FAKTUAL DIDIRIKAN OLEH SEKOLAH CIPTA ERA SEJAHTERA PADA TAHUN 1929 SELAKU PENCIPTA LOGO SEJAHTERA YANG PENDIRINYA DIAMBIL DARI MANTAN PENGURUS SEKOLAH (MANTAN KEPALA SEKOLAH SEJAHTERA) ATAUPUN ALUMNI SEKOLAH CIPTA ERA SEJAHTERA DAN KEPADA PENGGUGAT I DIBERIKAN HAK DAN IZIN ATAS PENDIRINYA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
011PK/N/2005 |
2005 |
BAHWA BERDASARKAN BUKTI P.3 YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN BUKTI PK-1 (PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG AKTA NOTARIS TANGGAL 25 FEBRUARI 2004) YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON I. TERBUKTI BAHWA TERMOHON II TELAH MENGALIHKAN PIUTANGNYA (CESSIE) KEPADA TERMOHON I (LIHAT PASAL 1 PERJANJUAN PENGALIHAN PIUTANG BUKTI PK-1) |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
45PK/PID/HAM AD HOC/2004 |
2004 |
TERPIDANA/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERMOHONANNYA MENGAJUKAN "BUKTI BARU (NOVUM)" BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI YANG BERKEKUARAN HUKUM TETAP BAHWA TERDAKWA BUPATI KOVALIMA DAN BUPATI LIQUISA SERTA PANGLIMA PP I SEBAGAI BAWAHAN GUBERNUR (TERPIDANA) DINYATAKAN "TIDAK TERBUKTI" MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT EX PASAL 42 UU NO 26 TAHUN 2000 |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
218K/PID/2004 |
2004 |
BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, BAHWA JUDEX FACTIE DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT ALAT BUKTI BERUPA SURAT-SURAT YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BAHWA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN PERDATA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
09PK/N/2004 |
2004 |
BAHWA DARI BUKTI PK 3 (KESEJAHTERAAN BERSAMA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR) DAN BUKTI PK 5d (KUITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR) YANG BARU DITERMUKAN OLEH DEBITUR PADA TANGGAL 10 FEBRUARI 2004, SEHINGGA KREDITUR TIDAK LAGI MENJADI KREDITUR DARI DEBITUR. DENGAN DEMIKIAN SYARAT SEKURANG-KURANGNYA MEMPUNYAI DUA KREDITUR DARU DEBITUR SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1 AYAT(1) UUK TIDAK TERBUKTI DAN DALAM HAL INI DIKETAHUI PADA TAHAP PEMERIKSAAN KASAI MAKA PUTUSAN KASASI AKAN BERBEDA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
06PK/N/HaKI/2004 |
2004 |
BAHWA OLEH KARENA TIDAK TERBUKTI ADANYA ITIKAD BAIK DARI TERGUGAT DALAM PENDAFTARAN MEREK MILIKNYA TERSEBUT DAN DENGAN DEMIKIAN MEREK BONCAFE DAN LOGO MILIK TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
01PK/N/2004 |
2004 |
BAHWA MENURUT PASAL 82 UU NOMOR 1/1985 DIREKSI (I.C TERMOHON PAILIT II), BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA MEWAKILI PERSEROAN BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR PENGADILAN KARENA ITU TERMOHON PAILIT II PRIBADI TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA MEWAKILI TERMOHON PAILIT I (PT. KAWI) DIDALAM ATAU DILUAR PENGADILAN, DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PK HARUS DIBATALKAN KARENA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DALAM PENERAPAN HUKUM (PASAL 286 AYAT(2)b) UUK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
011PK/N/2004 |
2004 |
BAHWA WALAUPUN PEMOHON PAILIT ADALAH PENERIMA FIDUCIA SEBAGAI KREDITUR, IA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KE PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANPA HARUS MELAKSANAKAN HAKNYA ATAS JAMINAN FIDUCIA TERSEBUT, SEHINGGA PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PK HARUS DIBATALKAN DAN MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI KEMBALI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana Khusus |
572K/PID/2003 |
2003 |
BAHWA TERDAKWA I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMENUHI KWALIFIKASI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL YANG MENURUT KEPATUTAN, PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA/MENUSUK PERASAAN HATI MASYARAKAT BANYAK |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
830K/PID/2003 |
2003 |
JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT DAN BENAR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN BLBI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SDR. WIRYATIN NUSA (KEPALA CABANG KPO PT. BANK UMUM SERVITIA TBK) |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
38PK/PID/2003 |
2003 |
TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
27PK/PID/2003 |
2003 |
PUTUSAN JUDEX FACTIE KASASI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, BAHWA PEMNUKTIAN TERHADAP UNSUR MEMPERDAYA PUBLIK ATAU SESEORANG, NAMUN SESEORANG TERSEBUT TIDAK PERNAH DIDENGAR KETERANGANNYA DIMUKA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI YANG DIDENGAR DARI ORANG LAIN HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI TESTIMONIUM DE AUDITU DAN KARENANYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
05PK/N/HaKI/2003 |
2003 |
BAHWA SESUAI DENGAN PASAL 61 AYAT(2)b UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TERGUGAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DAPAT DIKABULKAN, DAN MENURUT PASAL 64 AYAT(2) DAN AYAT(3) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001, PANITERA PENGADILAN HARUS SEGERA MENYAMPAIKAN ISI PUTUSAN INI KEPADA DIRJEN HaKI YANG SELANJUTNYA MELAKSANAKAN PENGHAPUSAN MEREK TERGUGAT DAN DAFTAR UMUM MEREK DAN MENGUMUMKANNYA DALAM BERITA RESMI MEREK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
01PK/N/2003 |
2003 |
BAHWA SESUAI PASAL 278 UUK TERHADAP PUTUSAN ATAS PERMOHONAN PERDAMAIAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN KASASI, KARENANYA DALAM PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PK TERSEBUT TERDAPAT KESALAHAN BERAT DALAM PENERAPAN HUKUM, SEHINGGA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
880K/PDT/2003 |
2003 |
PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI YANG MERUPAKAN MASALAH INTERNAL PARTAI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
35K/PID/2002 |
2002 |
PUTUSAN PRA PERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PERMOHONAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAPAT DIKASASI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1900K/PID/2002 |
2002 |
JUDEX FACTIE TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1696K/PID/2002 |
2002 |
BAHWA TINDAKAN PRESIDEN KOMISARIS (TERDAKWA) YANG MENANDA TANGANI "MRNIA DAN AKTA PERDAMAIAN" DENGAN MENYERAHKAN SELURUH ASSET BANK MODERN SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA NEGARA/BPPN, MERUPAKAN TINDAKAN DALAM RUANG LINGKUP PERDATA ADALAH TIDAK DAPAT MENGHILANGKAN/MENGHAPUS "SIFAT MELAWAN HUKUMNYA" PERBUATAN PIDANANYA PENYALAHGUNAAN DANA BLBI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
03PK/N/2002 |
2002 |
BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1917 BW YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT), MEMPUNYAI BUKTI YANG KUAT, MAKA BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) HARUS DINYATAKAN TERBUKTI MEMPUNYAI HUTANG KEPADA PEMOHON PK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
016PK/N/2002 |
2002 |
BAHWA UNTUK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI, PUTUSAN PENGADILAN NIAGA HARUS MEMENUHI SYARAT PASAL 82 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN, YANG MENENTUKAN BAHWA KETETAPAN-KETETAPAN HAKIM DALAM HAL-HAL YANG MENGENAI PENGURUSAN ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT, PENGADILAN MEMUTUS DALAM TINGKAT PENGHABISAN. DENGAN DEMIKIAN TERHADAP PERKARA YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASU MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
792K/PDT/2002 |
2002 |
PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK, TANPA ADA PAKSAAN DARI PARA PIHAK CAKAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN, MESKI SALAH SATU PIHAK DALAM STATUS PENAHANAN, PERJANJIAN TERSEBUT ADALAH SAH |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
626K/PDT/2002 |
2002 |
SURAT KUASA YANG DILEGALISIR OLEH PANITERA SELAKU PEJABAT PUBLIK DI PENGADILAN MAKA LEGALITAS DARI SURAT KUASA DAPAT DIBENARKAN DAN SURAT KUASA DINYATAKAN SAH |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
445K/PDT/2002 |
2002 |
ORANG MELANJUTKAN SEGALA KEWAJIBAN DARI ORANG YANG MENINGGAL SESUAI DENGAN KETERANGAN KEPALA DESA DAN BANJAR ADAT DAN MENGABENKAN YANG MENINGGAL TERSEBUT, TERBUKTI SEBAGAI ANAK ANGKAT DAN BERHAK MEWARISI HARTA PENINGGALAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2773K/PDT/2002 |
2002 |
PERMOHONAN PERLAWANAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITER ADALAH CACAT FORMIL BILA DIAJUKAN MELEBIHI TENGGANG WAKTU 30 HARI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
252K/PDT/2002 |
2002 |
JUAL BELI TANAH JIKA TIDAK DIIKUTI DENGAN PENYERAHAN TANAH DAN UANG PENJUALAN DIPAKAI UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEPADA PEMBELI SELISIHNYA SANGAT BESAR, JUMLAH TERSEBUT DIREKAYASA DAN DINYATAKAN CACAT HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1506K/PDT/2002 |
2002 |
PURCHASE ORDER YANG DITANDA TANGANI OLEH KEDUA BELAH PIHAK YANG MENGIKAT DIRI MERUPAKAN KESEPAKATAN, SEHINGGA BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG YANG MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
03K/KPPU/2002 |
2002 |
PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG MENGGUNAKAN IRAH-IRAH : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ADALAH CACAT HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
991K/PID/2001 |
2001 |
JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI LAINNYA DIABAIKAN SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULL US TESTIS) |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
202K/PID/2001 |
2001 |
JUDEX FACTIE TIDAK TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN, KARENA DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM MENYEBUTKAN BAHWA GANJA BUKAN TANAMAN, AKAN DAPAT MENIMBULKAN KERANCUAN PENGERTIAN, YANG BERAKIBAT DAKWAAN MENJADI KABUR, BAHWA DAKWAAN YANG TIDAK JELAS/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1572K/PID/2001 |
2001 |
JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHAP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1) SUB(d) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
030PK/N/2001 |
2001 |
BAHWA DENGAN DIASURANSIKANNYA UTANG DEBITUR YANG TELAH DIJAMIN OLEH TERMOHON PAILIT MELALUI ASURANSI KREDIT EKSPORT MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 12, 4, 1 DAN 13 PERJANJIAN KREDIT YANG BERSANGKUTAN PERLU DIBUKTIKAN APAKAH PERJANJIAN ASURANSI TERSEBUT TELAH TERPENUHI DAN SAMPAI SEJAUH MANA TANGGUNG JAWABNYA, PROSES MANA MEMBUAT PEMBUKTIAN DALAM PERMOHONAN PAILIT A QUO MENJADI KOMPLEKS DAN RUMIT |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
012PK/N/2001 |
2001 |
BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 256 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998, RENCANA PERDAMAIAN DAPAT DITERIMA APABILA DISETUJUI OLEH LEBIH DARI 1/2 (SATU PERDUA) KREDITUR KONKUREN YANG HAKNYA DIAKUI OLEH YANG HADIR PADA RAPAT PERMUSYAWARATAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
698PK/PDT/2001 |
2001 |
SECARA YURIDIS TERTANGGUNG MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERITAHUKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA DARI KAPAL YANG AKAN DIASURANSIKAN, JIKA KENYATAAN ADA YANG DISEMBUNYIKAN SEWAKTU PENUTUPAN POLIS ASURANSI MAKA PERJANJIAN ASURANSI BATAL DEMI HUKUM |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3641K/PDT/2001 |
2001 |
DALAM AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK, HAKIM BERWENANG UNTUK MEWAKILI DAN MENYATAKAN BAHWA KEDUDUKAN PARA PIHAK BERBEDA DALAM YANG TIDAK SEIMBANG, SEHINGGA SENGKETA PIHAK DIANGGAP TIDAK BEBAS MENYATAKAN KEHENDAK, DALAM PERJANJIAN YANG BERSIFAT TERBUKA, NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPATUTAN KEADILAN, PERIKEMANUSIAAN DAPAT DIPAKAI SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2985K/PDT/2001 |
2001 |
GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SAAT GUGATAN DIAJUKAN SUBJEK YANG DIGUGAT SUDAH DIBUBARKAN LEBIH DAHULU |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
294K/PDT/2001 |
2001 |
DALAM HAL BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT DAPAT DILIMPAHKAN OLEH BUKTI TERGUGAT, MAKA GUGATAN SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI, BUKAN DINYATAKAN TIDAK BERALASAN KARENA ITU GUGATAN HARUS DITOLAK |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
2671K/PDT/2001 |
2001 |
MESKI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT BERBEDA, TETAPI SAMA-SAMA BERKEPENTINGAN ATAS OBJEK SENGKETA. DEMI TERCAPAINYA PERADILAN YANG CEPAT, MURAH DAN BIAYA RINGAN BERALASAN PARA PENGGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEKALIGUS MENGAJUKAN GUGATAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1974K/PDT/2001 |
2001 |
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DINYATAKAN CACAT HUKUM KARENA PEMALSUAN TANDA TANGAN SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM JUAL BELI TANAH HARUS DIBUKTIKAN MELALUI PEMERIKSAAN DARI LABORATORIUM KRIMINOLOGI ATAU ADA PUTUSAN PIDANA YANG MENYATAKAN TANDA TANGAN DIPALSUKAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1588K/PDT/2001 |
2001 |
SERTIFIKAT TANAH YANG TERBIT LEBIH DAHULU DARI AKTA JUAL BELI, TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL, PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH TANPA ADA PENGAJUAN PERMOHONAN DARI PEMILIK ADALAH TIDAK SAH |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1400K/PDT/2001 |
2001 |
BARANG JAMINAN HANYA DAPAT DIJUAL MELALUI LELANG, BANK TIDAK BERHAK MENJUAL SENDIRI. TANAH YANG DIJAMINKAN PADA BANK TANPA SEIJIN PEMILIK, PENGALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI HUKUM, BANTUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS BANTAHAN ADALAH PENGADILAN NEGERI DALAM WILAYAH HUKUMNYA YANG MENJALANKAN PUTUSAN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
126K/PDT/2001 |
2001 |
BILA TERJADI PERCERAIAN, ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR PEMELIHARAANNYA SEYOGYANYA DISERAHKAN PADA ORANG TERDEKAT DAN AKRAB DENGAN SI ANAK YAITU IBU |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
1226K/PDT/2001 |
2001 |
MESKI KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, TETAPI OBJEK SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS TERDAHULU DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA GUGATAN DINYATAKAN NEBIS IN IDEM |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
972K/PID/2000 |
2000 |
DALAM HAL UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH TERBUKTI, MAKA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, SEHINGGA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH DIJATUHI HUKUMAN" |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
78PK/PID/2000 |
2000 |
BAHWA SESEORANG YANG TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS PADA SUATU PERUSAHAAN DIMANA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADANYA, KALAUPUN SEBELUM KEDUDUKANNYA SELAKU KOMISASRIS PADA PERUSAHAAN TERSEBUT |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
144K/PID/2000 |
2000 |
BAHWA OLEH KARENA AKTA OTENTIK YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI MAKA DENGAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH DAKWAAN-DAKWAAN KESATU DAN KEDUA KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN-DAKWAAN ITU |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1378K/PID/2000 |
2000 |
BAHWA MENURUT PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN HANYA SEKEDAR MEMILIH ATAU MENYIMPAN SHABU-SHABU/PSIKOTROPIKA TERSEBUT. SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI RUMUSAN PASAL 60 AYAT(1) SUB C UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA |
File |
|
|
Yurisprudensi Pidana |
1156K/PID/2000 |
2000 |
PERBUATAN PEMOHON KASASI YANG BELUM MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT(3) KUHAP, SEBAB PEMBERIAN TEMBUSAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN, SEDANGKAN TERNYATA PENANGKAPAN BELUM DILAKUKAN ATAS PEMOHON KASASI |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
013K/N/2000 |
2000 |
DALAM HAL PENENTUAN JUMLAH SELURUH UTANG PEMOHON KASASI, DAPAT DITENTUKAN DENGAN PASTI DALAM PROSES PENCOCOKAN PIUTANG-PIUTANG PADA RAPAT VERIFIKASI DAN BILA ADA SALING PERBEDAAN DALAM RAPAT VERIFIKASI YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN OLEH HAKIM PENGAWAS, MAKA AKAN DITEMPUH PROSEDUR RENVOI KE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata Khusus |
010K/N/2000 |
2000 |
DALAM HAL ADANYA PENJAMIN DAN SELAKU PENJAMIN YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA KREDITUR DAPAT MEMILIH APAKAH AKAN MENAGIH HUTANGNYA KEPADA DEBITUR ASLI ATAU KEPADA PENJAMIN |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
753K/PDT/2000 |
2000 |
PEMBERIAN SAWAH OLEH AYAH DAN IBU KEPADA ANAKNYA PEREMPUAN YANG BARU KAWIN SEBAGAI BEKAL HIDUPNYA YANG DISAKSIKAN OLEH PENGETUA ADAT PEMBERIAN TERSEBUT DIBENARKAN DALAM HUKUM ADAT BATAK (IDAHAN ARIAN) |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
586K/PDT/2000 |
2000 |
BILAMANA TERDAPAT PERBEDAAN LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA DALAM POSITA DAN PETITUM, MAKA PETITUM TIDAK MENDUKUNG POSITA, KARENA ITU GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB TIDAK JELAS DAN KABUR |
File |
|
|
Yurisprudensi Perdata |
3574K/PDT/2000 |
2000 |
TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG SI PEWARIS HANYA TERBATAS PADA JUMLAH ATAU NILAI HARTA PENINGGALAN (KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 175 AYAT(2)), TERHADAP HARTA BAWAAN DARI ISTERI TIDAK DAPAT DISITA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG ALMARHUM SUAMINYA SEBAB BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI |
File |
|
|