Yurisprudensi

Berlangganan RSS

Cari:

Jenis

Tahun

Tentang

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Tautan Dokumen Elektronik
Tampilkan # Halaman 1 dari 5 Total: 487 Start Prev 1 2 3 4 5 Next End
No records
Yurisprudensi 2014	-	2014	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 (Bagian 3)	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2014	-	2014	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 (Bagian 2)	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2014	-	2014	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2014 (Bagian 1)	File	Tampilkan
Landmark Decision 2012 dan 2013		2013	Yurisprudensi - Putusan Penting (Landmark Decision) Tahun 2012 dan Tahun 2013	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2011	-	2011	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 4)	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2011	-	2011	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 3)	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2011	-	2011	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 2)	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2011	-	2011	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2011 (Bagian 1)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana Khusus	2399 K/Pid.Sus/2010	2010	MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM DISELARASKAN DENGAN TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	306K/PDT.SUS/2010	2010	PELELANGAN ATAS FUDISIA YANG PERJANJIANNYA TELAH SEMPURNA DENGAN ADANYA SERTIFIKAT DAPAT DILAKUKAN DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN HUKUM	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	266K/AG/2010	2010	PEMBAGIAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK DAN ISTRI	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	2399K/PID.SUS/2010	2010	MAHKAMAH AGUNG DALAM PENERAPAN HUKUM DISELARASKAN DENGAN TUNTUTAN KEADILAN MASYARAKAT	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	216 K/TUN/2010	2010	MENTERI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMBERHENTIKAN PEJABAT FUNGSIONAL WIDYAISWARA UTAMA GOLONGAN IV/e DARI DAN DALAM JABATANNYA	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	154PK/TUN/2010	2010	PUTUSAN YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP HARUS DIPEDOMANI OLEH PIHAK - PIHAK YANG BERBERKARA	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	1222K/PDT/2010	2010	PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM ORGANISASI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	016K/AG/2010	2010	HAK WARIS ISTRI YANG BERLAINAN AGAMA DENGAN SUAMI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	04 K/Pdt.Pen/2009	2009	PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	1600K/PID/2009	2009	PENUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM TIDAK DAPAT DITERIMA	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	0004K/PDT/2009	2009	PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2008	-	2008	Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 2008	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	2356 K/Pdt/2008	2008	PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1068 K/Pdt/2008	2008	PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	2356K/PDT/2008	2008	PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT DIBATALKAN KARENA TIDAK LAGI MEMENUHI UNSUR-UNSUR PASAL 1320 KUH. PERDATA	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	1542 K/PID.SUS/2008	2008	MAHKAMAH AGUNG BERWENANG MENILAI PUTUSAN BEBAS MURNI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DAN KEADILAN	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	1068K/Pdt/2008	2008	PEMBATALAN SUATU LELANG YANG TELAH DILAKUKAN BERDASARKAN ADANYA PUTUSAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP TIDAK DAPAT DIBATALKAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana Khusus	34PK/PID.HAM.ADHOC/2007	2007	PERTIKAIAN, BENTROKAN DAN HURU-HARA YANG TERJADI SECARA SPONTAN TANPA PERENCANAAN YANG TERPERINCI TIDAK MEMENUHI UNSUR KEBIJAKAN ORGANISASI UNTUK MELAKUKAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SECARA MELUAS ATAU SISTEMATIK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	118K/PDT.SUS/2007	2007	DENGAN TELAH BERAKHIRNYA KEPAILITAN TERMOHON (PASAL 166 AYAT(1) UNDANG-UNDANG 37/2004), MAKA PENENTUAN PEMOHON SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON HARUS DIPERIKSA DAN DIPUTUS OLEH PENGADILAN NEGERI DALAM SUATU GUGATAN PERDATA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	018PK/PDT.SUS/2007	2007	PASAL 41 UU 37/2004 HANYA MEMUNGKINKAN PEMBATALAN PERBUATAN HUKUM DEBITUR PAILIT YANG MERUGIKAN KEPENTINGAN KREDITUR YANG DILAKUKAN SEBELUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DIUCAPKAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	017K/N/2007	2007	UNTUK PEMBATALAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG DEBITUR PAILIT, HARUS DAPAT DIBUKTIKAN BAHWA JUAL BELI DILAKUKAN DENGAN ITIKAD TIDAK BAIK UNTUK MERUGIKAN KREDITUR	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	010PK/N/HAKI/2007	2007	DALAM KASUS PATEN PROSES, YANG MELARANG PIHAK LAIN MENGGUNAKAN PROSES PRODUKSI YANG DIBERI PATEN TERSEBUT TANPA PERSETUJUAN PEMILIK (TERMASUK METODE ATAU PENGGUNAAN DARI PROSES TERSEBUT), PENGGUGAT (PEMILIK PATEN PROSES) HARUS MENJELASKAN SECARA TERPERINCI PADA BAGIAN-BAGIAN PROSES MANA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT, APAKAH PADA PROSES PEMBUATAN ISI, KANDUNGAN ATAU FORMULA, ATAUKAH PADA BAGIAN PROSES PENGGUNAANNYA, AGAR DAPAT DIPERJELAS ADA TIDAKNYA PERBEDAAN ANTARA PATEN PENGGUGAT DAN HERBISIDA MILIK TERGUGAT YANG TELAH MEMPEROLEH IZIN DARI DEPARTEMEN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA. KARENA HAL TERSEBUT TIDAK DIPERJELAS OLEH PENGGUGAT DALAM GUGATANNYA, MAKA SUDAH TEPAT JUDEX FACTIE MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONTVANKELIJK VERKLAARD)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	010PK/N/2007	2007	DARI NOVUM TERBUKTI BAHWA UTANG PEMOHON PK KEPADA TERMOHON PK MAUPUN KEPADA PARA KREDITUR LAIN BALUM JATUH TEMPO DAN BELUN DAPAT DITAGIH, SEHINGGA BELUM TERPENUHI KETENTUAN PASAL 2 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG SYARAT UNTUK MENYATAKAN PEMOHON PK PAILIT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	634PK/PDT/2007	2007	PERADILAN UMUM (PENGADILAN NEGERI, PENGADILAN TINGGI DAN MAHKAMAH AGUNG) TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI SENGKETA PERBURUHAN ANTARA PENGGUGAT DAN PARA TERGUGAT, SENGKETA PERBURUHAN MERUPAKAN WEWENANG PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN DAERAH (P4D) DAN PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P). P4D, P4P SERTA PENGADILAN TINGGI TUN TELAH MEMUTUSKAN SENGKETA TERSEBUT, DENGAN DEMIKIAN GUGATAN PENGGUGAT INI BERTUJUAN UNTUK MENGABURKAN KEPASTIAN HUKUM, SEHINGGA HARUS DITOLAK	File	Tampilkan
Landmark Decision 2011	1904K/PDT/2007	2007	PERCERAIAN TIDAK MENGAKIBATKAN SALAH SATU PIHAK DIBEBASKAN DARI KEWAJIBAN MEMBAYAR HUTANG YANG DIBUAT PADA SAAT MASIH TERIKAT DALAM PERKAWINAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	012 PK/N/Haki/2005	2006	Bahwa Penggugat I secara faktuil didirikan oleh sekolah Cipta Era Sejahtera pada tahun 1929 selaku pencipta logo sengketa yang pendirinya diambil dari mantan pengurus sekolah, mantan kepala sekolah guru ataupun alumni sekolah Cipta Era Sejahtera dan kepada Penggugat I diberikan hak dan izin oleh pendirinya in casu sekolah Cipta Era Sejahtera selaku pencipta logo untuk memakai logo sengketa secara sah sejak berdirinya sampai sekarang dan seterusnya setelah sekolah Cipta Era Sejahtera dinyatakan ditutup pada tahun 1966, perbuatan mana harus dianggap sebagai wujud pengalihan hak cipta atas logo sengketa yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 3 (2) huruf e Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 dalam melanjutkan pemakaian logo tersebut sebagai pemegang hak atas logo sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, terutama setelah sekolah Cipta Era Sejahtera tersebut tidak aktif lagi, oleh karenanya Penggugat I menurut hukum mempunyai kapasitas sebagai Penggugat yang dapat mengajukan gugatan pembatalan pendaftaran ciptaan terhadap Penggugat	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	011 PK/N/2005	2006	Bahwa berdasarkan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan bukti PK-1 (Perjanjian Pengalihan Piutang, akta Notaris tanggal 25 Februari 2004) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon I, terbukti bahwa Termohon II telah mengalihkan piutangnya (cessie) kepada Termohon I (lihat pasal 1 Perjanjian Pengalihan Piutang, bukti PK-1); Bahwa dengan beralihnya piutang Termohon II kepada Termohon I (cessie), maka sesuai dengan pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Termohon I merupakan Kreditor pemegang hak tanggungan yang baru, dan hal inipun telah diketahui dan ditindaklanjuti oleh Pemohon dengan mengundang Termohon I untuk hadir dalam rapat kreditur; Bahwa oleh karena pengalihan piutang (cessie) dan Termohon II kepada Termohon I setelah lampaunya tenggang waktu 2 bulan setelah ini maka Termohon I tidak dapat lagi melaksanakan hak tanggungannya dan sesuai dengan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tuntutan Pemohon harus dikabulkan	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	03 K/KPPU/2002	2006	Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menggunakan irah-irah: "Demi Keadilan Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa adalah cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum karena telah melampaui kewenangannya berdasarkan pasal 10 UU No. 14/1970 dan UU No. 5/1999"	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	1400 K/Pdt/2001	2006	- Barang jaminan hanya dapat dijual melalui lelang, Bank tidak berhak menjual sendiri tanah yang dijaminkan pada Bank tanpa seijin pemilik; - Pengalihan hak atas tanah berdasarkan surat kuasa mutlak adalah batal demi hukum; - Bantahan terhadap pelaksanaan putusan, maka yang berwenang untuk memeriksa dan memutus bantahan adalah Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya yang menjalankan putusan	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	294 K/Pdt/2001	2006	Dalam hal bukti kepemilikan penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti tergugat, maka gugatan seharusnya dinyatakan tidak terbukti, bukan dinyatakan tidak beralasan, karena itu gugatan harus ditolak	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	3641 K/Pdt/2001	2006	- Dalam azas kebebasan berkontrak Hakim berwenang untuk meneliti dan menyatakan bahwa kedudukan para pihak berada dalam yang tidak seimbang, sehingga salah satu pihak dianggap tidak bebas menyatakan kehendaknya; - Dalam perjanjian yang bersifat terbuka, nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan kepatutan, keadilan, perikemanusiaan dapat dipakai sebagai upaya perubahan terhadap ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam perjanjian	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	126 K/Pdt/2001	2006	Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	1226 K/Pdt/2001	2006	Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Nebis in Idem	File	Tampilkan
Yurisprudensi 2006	2671 K/Pdt/2001	2006	Meski kedudukan para penggugat berbeda, tetapi sama-sama berkepentingan atas objek sengketa, demi tercapainya peradilan yang cepat, murah dan biaya ringan beralasan para penggugat secara bersama-sama dan sekaligus mengajukan gugatan	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	033K/N/2006	2006	PENGADILAN WAJIB MENOLAK PENGESAHAN PERDAMAIAN YANG DIAJUKAN OLEH DEBITUR PAILIT JIKA SALAH SATU SYARAT PENOLAKAN BERDASARKAN PASAL 159 AYAT(2) UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TELAH TERPENUHI. DALAM KASUS INI, SYARAT YANG TERPENUHI ADALAH BAHWA PELAKSANAAN PERDAMAIAN TIDAK CUKUP TERJAMIN KARENA PEMBAYARAN KEPADA PARA KREDITUR HANYA DENGAN SAHAM (PENYERTAAN MODAL)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	016K/N/HAKI/2006	2006	DALAM KASUS PATEN PROSES, PEMILIK HARUS MENJELASKAN SECARA TERPERINCI PADA BAGIAN-BAGIAN PROSES MANA YANG DILANGGAR OLEH TERGUGAT, AGAR DAPAT DIPERJELAS ADA TIDAKNYA PERBEDAAN ANTARA PATEN PENGGUGAT DAN HERBISIDA MILIK TERGUGAT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1498K/PDT/2006	2006	UNTUK MEMBUKTIKAN APAKAH JUAL-BELI TANAH SENGKETA TERJADI DENGAN CARA YANG BENAR, BERDASARKAN ASAS BILLIJKHEID BEGINSEL, MAKA YANG HARUS MEMBUKTIKAN ADALAH PEMBELI (I.C TERMOHON KASASI/TERGUGAT III), KARENA APABILA IA BENAR TELAH MEMBELI TANAH TERSEBUT, MAKA IA AKAN LEBIH MUDAH UNTUK MEMBUKTIKANNYA. MENURUT MAJELIS KASASI, BUKTI-BUKTI YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI/TERGUGAT III SEBAGAI DASAR TELAG BERALIHNYA HAK ATAS TANAH SENGKETA KEPADA TERMOHON KASASI/TERGUGAT III MENGANDUNG CACAT YURIDIS	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana Khusus	06K/PID.HAM.ADHOC/2005	2005	MENURUT AZAS HUKUM DAN PRAKTEK PERADILAN PIDANA, KEBEBASAN HAKIM DALAM MENENTUKAN BERAT RINGANNYA HUKUMAN ADALAH BERKISAR ANTARA LAMANYA PIDANA MINIMAL DAN MAKSIMAL, SEHINGGA HAKIM DILARANG UNTUK MENJATUHKAN PIDANA DIBAWAH ANCAMAN HUKUMAN PALING SINGKAT MAUPUN MELEBIHI LAMANYA PIDANA MAKSIMAL. DALAM KASUS INI PENGADILAN TINGGI HAM AD HOC TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DAN MELAMPAUI KEWENANGANNYA, KARENA TELAH MENJATUHKAN PIDANA LEBIH RINGAN ATAU DIBAWAH ANCAMAN PIDANA YANG PALING SINGKAT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	536K/PID/2005	2005	PERBUATAN PANITIA ANGGARAN YANG MENYUSUN DRAFT ATAU KONSEP ANGGARAN BELANJA DENGAN TIDAK BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 110 TAHUN 2000 BUKAN MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM, SEBAB SUATU KONSEP TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG MENGIKAT, MELAKSANAKAN PERATURAN DAERAH YANG SAH, MISALNYA MEMBAYAR ATAU MENERIMA UANG, BUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	04PK/N/2005	2005	BAHWA PT. PALYSINDO (PEMOHON PK) MENGAKU MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNSECONED COMUNICIAL PAPPER LEBIH DARI $400.000.000 (EMPAT RATUS JUTA DOLAR) KEPADA PARA KREDITUR TERMASUK BPPN PENGAKUAN INI MENUNJUKKAN BAHWA PEMOHON PK MEMPUNYAI LEBIH DARI DUA KREDITUR SALAH SATUNYA ADALAH BUKTI F.C SURAT BANK LIPPO 11 OKTOBER 2004 DAN 23 NOVEMBER 2004	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	012PK/N/HaKI/2005	2005	BAHWA PENGGUGAT I SECARA FAKTUAL DIDIRIKAN OLEH SEKOLAH CIPTA ERA SEJAHTERA PADA TAHUN 1929 SELAKU PENCIPTA LOGO SEJAHTERA YANG PENDIRINYA DIAMBIL DARI MANTAN PENGURUS SEKOLAH (MANTAN KEPALA SEKOLAH SEJAHTERA) ATAUPUN ALUMNI SEKOLAH CIPTA ERA SEJAHTERA DAN KEPADA PENGGUGAT I DIBERIKAN HAK DAN IZIN ATAS PENDIRINYA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	011PK/N/2005	2005	BAHWA BERDASARKAN BUKTI P.3 YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON DIHUBUNGKAN DENGAN BUKTI PK-1 (PERJANJIAN PENGALIHAN PIUTANG AKTA NOTARIS TANGGAL 25 FEBRUARI 2004) YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI/TERMOHON I. TERBUKTI BAHWA TERMOHON II TELAH MENGALIHKAN PIUTANGNYA (CESSIE) KEPADA TERMOHON I (LIHAT PASAL 1 PERJANJUAN PENGALIHAN PIUTANG BUKTI PK-1)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	45PK/PID/HAM AD HOC/2004	2004	TERPIDANA/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERMOHONANNYA MENGAJUKAN "BUKTI BARU (NOVUM)" BERUPA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG-RI YANG BERKEKUARAN HUKUM TETAP BAHWA TERDAKWA BUPATI KOVALIMA DAN BUPATI LIQUISA SERTA PANGLIMA PP I SEBAGAI BAWAHAN GUBERNUR (TERPIDANA) DINYATAKAN "TIDAK TERBUKTI" MELAKUKAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN HAM BERAT EX PASAL 42 UU NO 26 TAHUN 2000	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	218K/PID/2004	2004	BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, BAHWA JUDEX FACTIE DENGAN MELAWAN HAK TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SECARA CERMAT ALAT BUKTI BERUPA SURAT-SURAT YANG DIAJUKAN DIMUKA PERSIDANGAN, BAHWA YANG BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA ADALAH RUANG LINGKUP KEWENANGAN PENGADILAN PERDATA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	09PK/N/2004	2004	BAHWA DARI BUKTI PK 3 (KESEJAHTERAAN BERSAMA ANTARA DEBITUR DENGAN KREDITUR) DAN BUKTI PK 5d (KUITANSI PELUNASAN PEMBAYARAN OLEH DEBITUR KEPADA KREDITUR) YANG BARU DITERMUKAN OLEH DEBITUR PADA TANGGAL 10 FEBRUARI 2004, SEHINGGA KREDITUR TIDAK LAGI MENJADI KREDITUR DARI DEBITUR. DENGAN DEMIKIAN SYARAT SEKURANG-KURANGNYA MEMPUNYAI DUA KREDITUR DARU DEBITUR SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 1 AYAT(1) UUK TIDAK TERBUKTI DAN DALAM HAL INI DIKETAHUI PADA TAHAP PEMERIKSAAN KASAI MAKA PUTUSAN KASASI AKAN BERBEDA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	06PK/N/HaKI/2004	2004	BAHWA OLEH KARENA TIDAK TERBUKTI ADANYA ITIKAD BAIK DARI TERGUGAT DALAM PENDAFTARAN MEREK MILIKNYA TERSEBUT DAN DENGAN DEMIKIAN MEREK BONCAFE DAN LOGO MILIK TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	01PK/N/2004	2004	BAHWA MENURUT PASAL 82 UU NOMOR 1/1985 DIREKSI (I.C TERMOHON PAILIT II), BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA MEWAKILI PERSEROAN BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR PENGADILAN KARENA ITU TERMOHON PAILIT II PRIBADI TIDAK DAPAT DIMINTAKAN PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PERBUATAN YANG DILAKUKANNYA MEWAKILI TERMOHON PAILIT I (PT. KAWI) DIDALAM ATAU DILUAR PENGADILAN, DENGAN DEMIKIAN PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PK HARUS DIBATALKAN KARENA TELAH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT DALAM PENERAPAN HUKUM (PASAL 286 AYAT(2)b) UUK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	011PK/N/2004	2004	BAHWA WALAUPUN PEMOHON PAILIT ADALAH PENERIMA FIDUCIA SEBAGAI KREDITUR, IA DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT KE PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT TANPA HARUS MELAKSANAKAN HAKNYA ATAS JAMINAN FIDUCIA TERSEBUT, SEHINGGA PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PK HARUS DIBATALKAN DAN MAHKAMAH AGUNG AKAN MENGADILI KEMBALI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana Khusus	572K/PID/2003	2003	BAHWA TERDAKWA I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN YANG MEMENUHI KWALIFIKASI SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL YANG MENURUT KEPATUTAN, PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG TERCELA/MENUSUK PERASAAN HATI MASYARAKAT BANYAK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	830K/PID/2003	2003	JUDEX FACTIE SUDAH TEPAT DAN BENAR DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA TERDAKWA BERSALAH MELAKUKAN PENYALAH GUNAAN BLBI SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SDR. WIRYATIN NUSA (KEPALA CABANG KPO PT. BANK UMUM SERVITIA TBK)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	38PK/PID/2003	2003	TERDAPAT KEKELIRUAN ATAU KEKHILAFAN YANG NYATA KARENA JUDEX FACTIE DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA SAMA SEKALI TIDAK MEMPERTIMBANGKAN KEADILAN BAGI PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	27PK/PID/2003	2003	PUTUSAN JUDEX FACTIE KASASI TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM, DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA, BAHWA PEMNUKTIAN TERHADAP UNSUR MEMPERDAYA PUBLIK ATAU SESEORANG, NAMUN SESEORANG TERSEBUT TIDAK PERNAH DIDENGAR KETERANGANNYA DIMUKA PERSIDANGAN, KETERANGAN SAKSI YANG DIDENGAR DARI ORANG LAIN HARUS DIKATEGORIKAN SEBAGAI TESTIMONIUM DE AUDITU DAN KARENANYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	05PK/N/HaKI/2003	2003	BAHWA SESUAI DENGAN PASAL 61 AYAT(2)b UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 GUGATAN PENGHAPUSAN MEREK TERGUGAT YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT DAPAT DIKABULKAN, DAN MENURUT PASAL 64 AYAT(2) DAN AYAT(3) UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001, PANITERA PENGADILAN HARUS SEGERA MENYAMPAIKAN ISI PUTUSAN INI KEPADA DIRJEN HaKI YANG SELANJUTNYA MELAKSANAKAN PENGHAPUSAN MEREK TERGUGAT DAN DAFTAR UMUM MEREK DAN MENGUMUMKANNYA DALAM BERITA RESMI MEREK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	01PK/N/2003	2003	BAHWA SESUAI PASAL 278 UUK TERHADAP PUTUSAN ATAS PERMOHONAN PERDAMAIAN TIDAK DAPAT DIAJUKAN KASASI, KARENANYA DALAM PUTUSAN YANG DIMOHONKAN PK TERSEBUT TERDAPAT KESALAHAN BERAT DALAM PENERAPAN HUKUM, SEHINGGA PUTUSAN TERSEBUT HARUS DIBATALKAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	880K/PDT/2003	2003	PENGADILAN NEGERI TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA KEPENGURUSAN PARTAI YANG MERUPAKAN MASALAH INTERNAL PARTAI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	35K/PID/2002	2002	PUTUSAN PRA PERADILAN MENGENAI SAH ATAU TIDAKNYA PERMOHONAN YANG DILAKUKAN TIM PENYIDIK KONEKSITAS DALAM PERKARA KORUPSI YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN MILITER BERSAMA-SAMA DENGAN TERSANGKA YANG HARUS DIADILI OLEH PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN UMUM DAPAT DIKASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1900K/PID/2002	2002	JUDEX FACTIE TIDAK SALAH MENERAPKAN HUKUM, PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN YANG BERSIFAT PENGHARGAAN TENTANG SUATU KENYATAAN TIDAK DAPAT DIPERTIMBANGKAN DALAM PEMERIKSAAN PADA TINGKAT KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1696K/PID/2002	2002	BAHWA TINDAKAN PRESIDEN KOMISARIS (TERDAKWA) YANG MENANDA TANGANI "MRNIA DAN AKTA PERDAMAIAN" DENGAN MENYERAHKAN SELURUH ASSET BANK MODERN SEBAGAI JAMINAN PEMBAYARAN UTANGNYA KEPADA NEGARA/BPPN, MERUPAKAN TINDAKAN DALAM RUANG LINGKUP PERDATA ADALAH TIDAK DAPAT MENGHILANGKAN/MENGHAPUS "SIFAT MELAWAN HUKUMNYA" PERBUATAN PIDANANYA PENYALAHGUNAAN DANA BLBI YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	03PK/N/2002	2002	BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 1917 BW YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU PUTUSAN YANG SUDAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (BHT), MEMPUNYAI BUKTI YANG KUAT, MAKA BERDASARKAN PUTUSAN PAILIT TERSEBUT, TERMOHON PENINJAUAN KEMBALI (PK) HARUS DINYATAKAN TERBUKTI MEMPUNYAI HUTANG KEPADA PEMOHON PK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	016PK/N/2002	2002	BAHWA UNTUK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI, PUTUSAN PENGADILAN NIAGA HARUS MEMENUHI SYARAT PASAL 82 UNDANG-UNDANG KEPAILITAN, YANG MENENTUKAN BAHWA KETETAPAN-KETETAPAN HAKIM DALAM HAL-HAL YANG MENGENAI PENGURUSAN ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT, PENGADILAN MEMUTUS DALAM TINGKAT PENGHABISAN. DENGAN DEMIKIAN TERHADAP PERKARA YANG DIPUTUS OLEH PENGADILAN NIAGA DALAM RANGKA PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT TIDAK DAPAT DIAJUKAN UPAYA HUKUM KASASU MAUPUN PENINJAUAN KEMBALI (PK)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	792K/PDT/2002	2002	PERJANJIAN PERDAMAIAN YANG DISEPAKATI OLEH KEDUA BELAH PIHAK, TANPA ADA PAKSAAN DARI PARA PIHAK CAKAP UNTUK MEMBUAT PERJANJIAN, MESKI SALAH SATU PIHAK DALAM STATUS PENAHANAN, PERJANJIAN TERSEBUT ADALAH SAH	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	626K/PDT/2002	2002	SURAT KUASA YANG DILEGALISIR OLEH PANITERA SELAKU PEJABAT PUBLIK DI PENGADILAN MAKA LEGALITAS DARI SURAT KUASA DAPAT DIBENARKAN DAN SURAT KUASA DINYATAKAN SAH	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	445K/PDT/2002	2002	ORANG MELANJUTKAN SEGALA KEWAJIBAN DARI ORANG YANG MENINGGAL SESUAI DENGAN KETERANGAN KEPALA DESA DAN BANJAR ADAT DAN MENGABENKAN YANG MENINGGAL TERSEBUT, TERBUKTI SEBAGAI ANAK ANGKAT DAN BERHAK MEWARISI HARTA PENINGGALAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	2773K/PDT/2002	2002	PERMOHONAN PERLAWANAN UNTUK MEMBATALKAN PUTUSAN ARBITER ADALAH CACAT FORMIL BILA DIAJUKAN MELEBIHI TENGGANG WAKTU 30 HARI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	252K/PDT/2002	2002	JUAL BELI TANAH JIKA TIDAK DIIKUTI DENGAN PENYERAHAN TANAH DAN UANG PENJUALAN DIPAKAI UNTUK MEMBAYAR HUTANG KEPADA PEMBELI SELISIHNYA SANGAT BESAR, JUMLAH TERSEBUT DIREKAYASA DAN DINYATAKAN CACAT HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1506K/PDT/2002	2002	PURCHASE ORDER YANG DITANDA TANGANI OLEH KEDUA BELAH PIHAK YANG MENGIKAT DIRI MERUPAKAN KESEPAKATAN, SEHINGGA BERLAKU SEBAGAI UNDANG-UNDANG YANG MENGIKAT KEDUA BELAH PIHAK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	03K/KPPU/2002	2002	PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) YANG MENGGUNAKAN IRAH-IRAH : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" ADALAH CACAT HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM KARENA TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA BERDASARKAN PASAL 10 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1970 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	991K/PID/2001	2001	JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM, TERUTAMA HUKUM PEMBUKTIAN YAITU HANYA MEMPERHATIKAN KETERANGAN SEORANG SAKSI, SEMENTARA HAK-HAK SAKSI LAINNYA DIABAIKAN SEKALIPUN SEMUA SAKSI DISUMPAH MENURUT AGAMANYA MASING-MASING (ANAS TESTIS NULL US TESTIS)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	202K/PID/2001	2001	JUDEX FACTIE TIDAK TEPAT DALAM MEMPERTIMBANGKAN DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM SURAT DAKWAAN, KARENA DALAM SURAT DAKWAAN JAKSA/PENUNTUT UMUM MENYEBUTKAN BAHWA GANJA BUKAN TANAMAN, AKAN DAPAT MENIMBULKAN KERANCUAN PENGERTIAN, YANG BERAKIBAT DAKWAAN MENJADI KABUR, BAHWA DAKWAAN YANG TIDAK JELAS/KABUR HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1572K/PID/2001	2001	JUDEX FACTIE TELAH SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA PASAL 185 AYAT(6) KUHAP, JUDEX FACTIE TIDAK MEMBUAT PERTIMBANGAN YANG DISUSUN SECARA RINGKAS MENGENAI FAKTA DAN KEADAAN SERTA ALAT PEMBUKTIAN YANG DIPEROLEH DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG YANG MENJADI DASAR PENENTU KESALAHAN TERDAKWA PASAL 197 AYAT(1) SUB(d)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	030PK/N/2001	2001	BAHWA DENGAN DIASURANSIKANNYA UTANG DEBITUR YANG TELAH DIJAMIN OLEH TERMOHON PAILIT MELALUI ASURANSI KREDIT EKSPORT MAKA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 12, 4, 1 DAN 13 PERJANJIAN KREDIT YANG BERSANGKUTAN PERLU DIBUKTIKAN APAKAH PERJANJIAN ASURANSI TERSEBUT TELAH TERPENUHI DAN SAMPAI SEJAUH MANA TANGGUNG JAWABNYA, PROSES MANA MEMBUAT PEMBUKTIAN DALAM PERMOHONAN PAILIT A QUO MENJADI KOMPLEKS DAN RUMIT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	012PK/N/2001	2001	BAHWA SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 256 AYAT(1) UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998, RENCANA PERDAMAIAN DAPAT DITERIMA APABILA DISETUJUI OLEH LEBIH DARI 1/2 (SATU PERDUA) KREDITUR KONKUREN YANG HAKNYA DIAKUI OLEH YANG HADIR PADA RAPAT PERMUSYAWARATAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	698PK/PDT/2001	2001	SECARA YURIDIS TERTANGGUNG MEMPUNYAI KEWAJIBAN UNTUK MEMBERITAHUKAN KEADAAN YANG SEBENARNYA DARI KAPAL YANG AKAN DIASURANSIKAN, JIKA KENYATAAN ADA YANG DISEMBUNYIKAN SEWAKTU PENUTUPAN POLIS ASURANSI MAKA PERJANJIAN ASURANSI BATAL DEMI HUKUM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	3641K/PDT/2001	2001	DALAM AZAS KEBEBASAN BERKONTRAK, HAKIM BERWENANG UNTUK MEWAKILI DAN MENYATAKAN BAHWA KEDUDUKAN PARA PIHAK BERBEDA DALAM YANG TIDAK SEIMBANG, SEHINGGA SENGKETA PIHAK DIANGGAP TIDAK BEBAS MENYATAKAN KEHENDAK, DALAM PERJANJIAN YANG BERSIFAT TERBUKA, NILAI-NILAI HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT SESUAI DENGAN KEPATUTAN KEADILAN, PERIKEMANUSIAAN DAPAT DIPAKAI SEBAGAI UPAYA PERUBAHAN TERHADAP KETENTUAN-KETENTUAN YANG DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	2985K/PDT/2001	2001	GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA SAAT GUGATAN DIAJUKAN SUBJEK YANG DIGUGAT SUDAH DIBUBARKAN LEBIH DAHULU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	294K/PDT/2001	2001	DALAM HAL BUKTI KEPEMILIKAN PENGGUGAT DAPAT DILIMPAHKAN OLEH BUKTI TERGUGAT, MAKA GUGATAN SEHARUSNYA DINYATAKAN TIDAK TERBUKTI, BUKAN DINYATAKAN TIDAK BERALASAN KARENA ITU GUGATAN HARUS DITOLAK	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	2671K/PDT/2001	2001	MESKI KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT BERBEDA, TETAPI SAMA-SAMA BERKEPENTINGAN ATAS OBJEK SENGKETA. DEMI TERCAPAINYA PERADILAN YANG CEPAT, MURAH DAN BIAYA RINGAN BERALASAN PARA PENGGUGAT SECARA BERSAMA-SAMA DAN SEKALIGUS MENGAJUKAN GUGATAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1974K/PDT/2001	2001	PERALIHAN HAK ATAS TANAH DINYATAKAN CACAT HUKUM KARENA PEMALSUAN TANDA TANGAN SEHINGGA BATAL DEMI HUKUM JUAL BELI TANAH HARUS DIBUKTIKAN MELALUI PEMERIKSAAN DARI LABORATORIUM KRIMINOLOGI ATAU ADA PUTUSAN PIDANA YANG MENYATAKAN TANDA TANGAN DIPALSUKAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1588K/PDT/2001	2001	SERTIFIKAT TANAH YANG TERBIT LEBIH DAHULU DARI AKTA JUAL BELI, TIDAK BERDASARKAN HUKUM DAN DINYATAKAN BATAL, PENERBITAN SERTIFIKAT TANAH TANPA ADA PENGAJUAN PERMOHONAN DARI PEMILIK ADALAH TIDAK SAH	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1400K/PDT/2001	2001	BARANG JAMINAN HANYA DAPAT DIJUAL MELALUI LELANG, BANK TIDAK BERHAK MENJUAL SENDIRI. TANAH YANG DIJAMINKAN PADA BANK TANPA SEIJIN PEMILIK, PENGALIHAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN SURAT KUASA MUTLAK ADALAH BATAL DEMI HUKUM, BANTUAN TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN, MAKA YANG BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS BANTAHAN ADALAH PENGADILAN NEGERI DALAM WILAYAH HUKUMNYA YANG MENJALANKAN PUTUSAN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	126K/PDT/2001	2001	BILA TERJADI PERCERAIAN, ANAK YANG MASIH DIBAWAH UMUR PEMELIHARAANNYA SEYOGYANYA DISERAHKAN PADA ORANG TERDEKAT DAN AKRAB DENGAN SI ANAK YAITU IBU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	1226K/PDT/2001	2001	MESKI KEDUDUKAN SUBJEKNYA BERBEDA, TETAPI OBJEK SAMA DENGAN PERKARA YANG TELAH DIPUTUS TERDAHULU DAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP, MAKA GUGATAN DINYATAKAN NEBIS IN IDEM	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	972K/PID/2000	2000	DALAM HAL UNSUR MEMILIKI DENGAN MELAWAN HUKUM TELAH TERBUKTI, MAKA TERDAKWA TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA "PENGGELAPAN SEBAGAIMANA DIDAKWAKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM, SEHINGGA KEPADA TERDAKWA TERSEBUT HARUSLAH DIJATUHI HUKUMAN"	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	78PK/PID/2000	2000	BAHWA SESEORANG YANG TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI KOMISARIS PADA SUATU PERUSAHAAN DIMANA APABILA PERUSAHAAN TERSEBUT MELAKUKAN TINDAKAN MELAWAN HUKUM TIDAKLAH DAPAT DIPERTANGGUNG JAWABKAN KEPADANYA, KALAUPUN SEBELUM KEDUDUKANNYA SELAKU KOMISASRIS PADA PERUSAHAAN TERSEBUT	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	144K/PID/2000	2000	BAHWA OLEH KARENA AKTA OTENTIK YANG MERUPAKAN SALAH SATU UNSUR DARI DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM BAIK DALAM DAKWAAN KESATU MAUPUN DAKWAAN KEDUA TIDAK TERPENUHI MAKA DENGAN TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD OLEH DAKWAAN-DAKWAAN KESATU DAN KEDUA KARENANYA TERDAKWA HARUS DIBEBASKAN DARI DAKWAAN-DAKWAAN ITU	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1378K/PID/2000	2000	BAHWA MENURUT PENDAPAT MAHKAMAH AGUNG TELAH TERBUKTI BAHWA PERBUATAN TERDAKWA BUKAN HANYA SEKEDAR MEMILIH ATAU MENYIMPAN SHABU-SHABU/PSIKOTROPIKA TERSEBUT. SEHINGGA PERBUATAN TERDAKWA TELAH MEMENUHI RUMUSAN PASAL 60 AYAT(1) SUB C UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Pidana	1156K/PID/2000	2000	PERBUATAN PEMOHON KASASI YANG BELUM MEMBERIKAN TEMBUSAN SURAT PERINTAH PENANGKAPAN ADALAH SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 18 AYAT(3) KUHAP, SEBAB PEMBERIAN TEMBUSAN TERSEBUT HARUS DIBERIKAN SEGERA SETELAH PENANGKAPAN DILAKUKAN, SEDANGKAN TERNYATA PENANGKAPAN BELUM DILAKUKAN ATAS PEMOHON KASASI	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	013K/N/2000	2000	DALAM HAL PENENTUAN JUMLAH SELURUH UTANG PEMOHON KASASI, DAPAT DITENTUKAN DENGAN PASTI DALAM PROSES PENCOCOKAN PIUTANG-PIUTANG PADA RAPAT VERIFIKASI DAN BILA ADA SALING PERBEDAAN DALAM RAPAT VERIFIKASI YANG TIDAK DAPAT DIDAMAIKAN OLEH HAKIM PENGAWAS, MAKA AKAN DITEMPUH PROSEDUR RENVOI KE MAJELIS HAKIM PENGADILAN NIAGA	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata Khusus	010K/N/2000	2000	DALAM HAL ADANYA PENJAMIN DAN SELAKU PENJAMIN YANG TELAH MELEPASKAN HAK-HAK ISTIMEWANYA YANG DIBERIKAN OLEH UNDANG-UNDANG, MAKA KREDITUR DAPAT MEMILIH APAKAH AKAN MENAGIH HUTANGNYA KEPADA DEBITUR ASLI ATAU KEPADA PENJAMIN	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	753K/PDT/2000	2000	PEMBERIAN SAWAH OLEH AYAH DAN IBU KEPADA ANAKNYA PEREMPUAN YANG BARU KAWIN SEBAGAI BEKAL HIDUPNYA YANG DISAKSIKAN OLEH PENGETUA ADAT PEMBERIAN TERSEBUT DIBENARKAN DALAM HUKUM ADAT BATAK (IDAHAN ARIAN)	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	586K/PDT/2000	2000	BILAMANA TERDAPAT PERBEDAAN LUAS DAN BATAS-BATAS TANAH SENGKETA DALAM POSITA DAN PETITUM, MAKA PETITUM TIDAK MENDUKUNG POSITA, KARENA ITU GUGATAN DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAB TIDAK JELAS DAN KABUR	File	Tampilkan
Yurisprudensi Perdata	3574K/PDT/2000	2000	TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS TERHADAP HUTANG SI PEWARIS HANYA TERBATAS PADA JUMLAH ATAU NILAI HARTA PENINGGALAN (KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 175 AYAT(2)), TERHADAP HARTA BAWAAN DARI ISTERI TIDAK DAPAT DISITA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG ALMARHUM SUAMINYA SEBAB BUKAN MERUPAKAN HARTA PENINGGALAN ALMARHUM SUAMI	File	Tampilkan