Kompilasi

Berlangganan RSS

Cari:

Jenis

Tahun

Tentang

Jenis	Nomor	Tahun	Tentang	Tautan Dokumen Elektronik
Tampilkan # Halaman 1 dari 72 Total: 7185 Start Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next End
No records
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI	722/SEK/SK/XI/2018	2018	Penetapan Daftar Kode Wilayah Untuk Penomoran Surat Pada 85 (Delapan Puluh Lima) Pengadilan Baru	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	200/KMA/SK/X/2018	2018	Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan	File	Tampilkan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	1939/DJU/SK/HM.02.3/10/2018	2018	Pedoman Pemberkasan Arsip Perkara yang Telah Diminutasi pada Pengadilan Tingkat Pertama	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	5	2018	Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	4	2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan	File	Tampilkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	8	2018	Pendaftaran Akun Advokat Secara Online/Daring	File	Tampilkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	7	2018	Pelaksanaan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri	File	Tampilkan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	1467a/DJU/SK/KP02.1/6/2018	2018	Pedoman Pemilihan Agen Perubahan Sebagai Role Model pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	122/KMA/SK/VII/2018	2018	Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	2	2018	Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	14	2018	Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	13	2018	Penelitian, Rekayasan, dan Pengembangan Industri Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	12	2018	Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	11	2018	Tata Cara Penyelenggaraan Kegiatan Penginderaan Jauh	File	Tampilkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	6	2018	Kewajiban Pelaksanaan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Kemampuan Teknis Hukum Oleh Setiap Pengadilan Tinggi	File	Tampilkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	5	2018	Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri	File	Tampilkan
Peraturan Presiden	16	2018	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	10	2018	Badan Nasional Sertifikasi Profesi	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	9	2018	Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	8	2018	Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	7	2018	Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	6	2018	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	5	2018	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	4	2018	Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	3	2018	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	2	2018	Standar Pelayanan Minimal	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	1	2018	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	File	Tampilkan
Undang-Undang	2	2018	Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	File	Tampilkan
Undang-Undang	1	2018	Kepalangmerahan	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	72/KMA/SK/III/2018	2018	Pembentukan Tim Koordinasi Akreditasi Lembaga Penyelenggara Sertifikasi Mediator Bagi Mediator Non Hakim	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	71/KMA/SK/III/2018	2018	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	70/KMA/SK/III/2018	2018	Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Standardisasi Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya	File	Tampilkan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	271/DJU/SK/PS01/4/2018	2018	Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	3	2018	Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	2	2018	Hakim Khusus Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	1	2018	Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	1	2018	Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi Tersangka yang Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian Orang (DPO)	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	66	2017	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	65	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Produksi Film Negara	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	64	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	63	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	62	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	61	2017	Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Barat	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	60	2017	Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	59	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	58	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	57	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	56	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	55	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	54	2017	Badan Usaha Milik Daerah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	53	2017	Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	52	2017	Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	51	2017	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Penghasilan, Fasilitas, Penghargaan, dan Hak-hak Lain Bagi Kepala dan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	50	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	49	2017	Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjaminan Simpanan Serta Pinjaman dari Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	48	2017	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	47	2017	Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Asahan Aluminium	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	46	2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	45	2017	Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	44	2017	Pelaksanaan Pengasuhan Anak	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	43	2017	Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	42	2017	Kawasan Ekonomi Khusus Galang Batang	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	41	2017	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	40	2017	Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	39	2017	Hak Keuangan dan Fasilitas Anggota Komisi Yudisial	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	38	2017	Inovasi Daerah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	37	2017	Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	36	2017	Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Tertentu Berupa Harta Bersih yang Diperlakukan Atau Dianggap Sebagai Penghasilan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	35	2017	Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	34	2017	Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	File	Tampilkan
Undang-Undang	18	2017	Perlindungan Pekerja Migran Indonesia	File	Tampilkan
Undang-Undang	17	2017	Pengesahan Protocol Amending The Marrakesh Agreement Establishing The World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh Mengenai Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)	File	Tampilkan
Undang-Undang	16	2017	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang	File	Tampilkan
Undang-Undang	15	2017	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018	File	Tampilkan
Undang-Undang	14	2017	Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini Tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Independent State of Papua New Guinea Concerning Cooperation Activities in The Field of Defence)	File	Tampilkan
Undang-Undang	13	2017	Pengesahan Persetujuan Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Tentang Ekstradisi (Treaty Between The Republic of Indonesia and The People's Republic of China on Extradition)	File	Tampilkan
Undang-Undang	12	2017	Pengesahan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak)	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo	53/SK.KPN/X/2017/PN Plp	2017	Penetapan Taksiran Panjar Biaya Perkara Permohonan Keberatan pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo	52/SK.KPN/X/2017/PN Plp	2017	Penetapan Taksiran Panjar Biaya Perkara Gugatan Sederhana dan Keberatan pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas I B	File	Tampilkan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI	1	2017	Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan	File	Tampilkan
Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	4/DJU/KP.01.2/12/2017	2017	Syarat Pengangkatan Panitera Pengganti	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	9	2017	Format (Template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Mahkamah Agung	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	8	2017	Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan	File	Tampilkan
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum	2176/DJU/SK/PS01/12/2017	2017	Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	6	2017	Hakim Khusus dalam Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	5	2017	Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara	File	Tampilkan
Peraturan Mahkamah Agung RI	4	2017	Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum di Mahkamah Agung	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI	174/KMA/SK/IX/2017	2017	Pembentukan Panitia Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Tahunan 2017 Mahkamah Agung Republik Indonesia	File	Tampilkan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI	167/SEK/SK/IX/2017	2017	Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Surat Perjanjian Penerimaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang/Barang/Jasa dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia	File	Tampilkan
Undang-Undang	11	2017	Pengesahan Minamata Convention on Mercury (Konvensi Minamata Mengenai Merkuri)	File	Tampilkan
Undang-Undang	10	2017	Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	33	2017	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	32	2017	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Obat dan Makanan	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	31	2017	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perdagangan	File	Tampilkan
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Palopo	48/SK.KPN/IX/2017/PN.PLP	2017	Penetapan Taksiran Panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan dalam Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB	File	Tampilkan
Surat Edaran Sekretaris MA-RI	7	2017	Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Tertentu Melalui Mekanisme Penyesuaian/Inpassing	File	Tampilkan
Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI	147/SEK/SK/VIII/2017	2017	Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	30	2017	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	29	2017	Cara Pembayaran Barang dan Cara Penyerahan Barang dalam Kegiatan Ekspor dan Impor	File	Tampilkan
Peraturan Pemerintah	28	2017	Pembudidayaan Ikan	File	Tampilkan